Salah satu tokoh pertelevisian nasional, Sumita Tobing, hingga tadi malam diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Mantan Dirut TVRI itu menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan dugaan korupsi senilai Rp 12,4 miliar dalam pengadaan kamera TVRI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa -mewakili kepentingan Presien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- perlu mengklarifikasi iklan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto yang dipasang di banyak koran.
Dalam iklan itu, Wiranto meminta agar SBY menepati janji untuk tidak menaikkan harga BBM. Tapi, menurut Hatta, SBY tidak pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM.
Satu dekade bergulirnya era reformasi telah dilewati. Tampuk kepemimpinan nasional pun telah berganti hingga empat kali. BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Puteri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Pergantian kepemimpinan ternyata tidak menjadi jaminan terwujudnya harapan perubahan. Bangsa ini belum keluar dari keterpurukan. Korupsi masih merajalela. Penegakan hukum lumpuh karena masih becokolnya mafia peradilan. Harga-harga kebutuhan pokok melambung. Rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan.
Tersangka baru kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) bakal diumumkan minggu depan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengungkapkan, sejumlah pejabat atau mantan pejabat Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bakal naik status menjadi tersangka.
Pemohon praperadilan kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Boyamin Saiman, kemarin (22/5) mendatangi gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia menyerahkan surat berisi pengaduan terkait Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Depkeu No 122/PJ/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Restitusi Pajak, yang dianggap berpotensi menimbulkan dugaan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa dua anggota Komisi Kehutanan dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Sujud Sirajudin dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Suswono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan.
Masyarakat diminta tidak memilih, mendukung, atau mendanai politisi
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Departemen Kelautan dan Perikanan Hari Purnomo divonis lima tahun penjara. Dia terbukti melakukan penggelembungan dana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan untuk proyek bantuan nelayan korban tsunami di Jawa Tengah pada 2006.
Dalam persidangan, kuasa hukum Al-Amin menggebrak meja.
Koalisi Pemantau Peradilan meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat agar segera memilih tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Komisi III diminta lebih serius memperjuangkan terbentuknya lembaga tersebut.
