Jika ada dua orang hukum bertemu, maka akan lahir tiga pendapat. Itu salah satu postulat yang kami pelajari saat kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Maka, jangan heran kalau ada profesor hukum yang berbeda pandangan soal legalitas hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Berbeda pendapat itu hal yang lumrah dan harus dihormati. Yang jadi soal kalau beda pendapat itu sebenarnya karena alasan ”beda pendapatan”.

 

Banyak aspek hak angket DPR yang bisa diulas, kali ini saya akan membahas salah satunya saja: ”Makhluk apakah KPK itu sebenarnya”.

Hari ini, seorang koruptor keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan santai dan tenang. Kepada kerumunan wartawan yang menunggu, ia memberi pernyataan berikut.

 

Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya telah resmi ditetapkan menjadi koruptor. Ini sebuah kehormatan bagi saya karena, bagaimanapun, menjadi koruptor itu butuh keberanian mengorbankan nama baik. Tak semua orang berani melakukan pengorbanan itu.

Saya yakin kita semua tahu riwayat awal mula berdirinya badan antikorupsi Hongkong, ICAC, pada 1974. Ketika baru mulai, salah satu musuh utamanya adalah kepolisian Hongkong yang korup. Sampai sempat terjadi tembak-menembak dan akhirnya badan antikorupsi itu menang berkat dukungan tegas pemerintah kolonial Inggris yang saat itu masih menguasai Hongkong.

 

Kita pun pernah mengalami peristiwa mirip yang terkenal dengan sebutan ”cicak lawan buaya” meski tidak sampai terjadi tembak-menembak.

Kaum koruptor tak pernah puas berpesta pora mengeruk uang rakyat. Mereka tak rela pesta korupsi itu berakhir.

 

Adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tak ada pesta tanpa akhir. Boleh jadi, itulah sebabnya lembaga KPK—terutama sejak lembaga ini dipimpin Antasari Azhar—tak pernah sepi dari hujatan para pejabat negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja negara demi menyejahterakan rakyat.

 

Belanja negara yang sudah diperhitungkan matang-matang tak pernah mencapai tujuannya.

Belajar dari negara-negara yang sukses memberantas korupsi, terdapat tiga resep generik ampuh untuk menekan maraknya kejahatan kemanusiaan itu.

 

Tiga resep generik itu adalah pelaku korupsi diganjar hukuman berat yang membuatnya jera, memastikan berfungsinya kontrol ketat melembaga di institusi penegak hukum, dan membasmi sumber kejahatan terorganisasi.

 

Tiga syarat itu dalam konteks Indonesia mensyaratkan perombakan tatanan hukum secara radikal, tak ada satu lembaga pun yang luput dari pengawasan dan penindakan, serta diseminasi korupsi sebag

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah dua lembaga yang memiliki posisi sama. Keduanya sama-sama lembaga tinggi negara. KPK dan BPK adalah lembaga independen. Dua-duanya bebas dari intervensi pemerintah. Tugas DPR hanya mengawasi kedua lembaga ini.

 

Kedua lembaga ini memang kelihatan memiliki tugas berbeda, tetapi bisa saling mengisi. KPK bertugas dalam ranah penegakan hukum dan menyelamatkan uang negara dari korupsi, sementara BPK bertugas mengaudit keuangan negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.