Komisi Pemilihan Umum tak menjadikan audit dana kampanye pemilu sebagai prioritas. Hal ini terlihat dari rendahnya dana untuk audit bagi kantor akuntan publik dan juga lemahnya kebijakan KPU yang mengatur dana kampanye.
Keprihatinan itu disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, Jakarta, Senin (20/4). Kunjungan dipimpin Danang W dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Henry Leo, terpidana enam tahun penjara dalam perkara korupsi dana PT Asuransi Sosial ABRI, Senin (20/4), dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Namun, terpidana lain dalam perkara itu, mantan Direktur Utama PT Asuransi Sosial ABRI Subarda Midjaja, menolak untuk dipindahkan.
"Yang penting kasus di era saya maju terus," kata Marwan.
Indonesia Corruption Watch mengkritik penghentian penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. ICW menilai penghentian penyidikan seakan menjadi tren Kejaksaan dalam menangani kasus. "Ini kebiasaan buruk," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi kemarin.
Tiga Komisi Pemilihan Umum provinsi telah meminta rekomendasi kantor akuntan yang bisa ditunjuk sebagai auditor dana kampanye kepada Institut Akuntan Publik Indonesia. Padahal batas akhir penyerahan laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 24 April nanti.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam reformasi birokrasi dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat tidak fokus. KPK juga dianggap belum memiliki target jangka panjang. ''Apa yang ingin dicapai KPK dalam lima tahun ke depan tidak diketahui dengan jelas. Seharusnya KPK bisa berperan banyak dalam proses reformasi birokrasi,'' jelas anggota Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo saat diskusi di Kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) kemarin.
Para terdakwa korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelak tak harus disidang di Jakarta. Itu terjadi jika upaya Panitia Khusus (pansus) Rancangan UU Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) yang membahas Pengadilan Tipikor di daerah bisa digolkan.
Pengusaha properti Tan Kian sudah tak berstatus tersangka korupsi lagi sejak Kamis (16/4). Jaksa menghentikan penyidikan perkara korupsi dana PT Asuransi Sosial ABRI serta penjualan hak tagih Bank Internasional Indonesia terhadap PT Newport Bridge Finance Ltd oleh Tim PPAI BII Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang berkaitan dengan Tan Kian.
"Penyitaan harus berdasar pembuktian," kata pengacara Asian Agri.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat pelaku dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group senilai Rp 1,4 triliun. Sebab, menurut ICW, dalam kasus itu terdapat unsur kerugian negara seperti yang dituduhkan penyidik Direktorat Jenderal Pajak.
Dewan Perwakilan Rakyat mentargetkan sebanyak 16 rancangan undang-undang selesai pada masa sidang ini. Sebanyak 23 RUU lainnya akan diselesaikan hingga masa akhir jabatan DPR pada September mendatang. Ketua DPR Agung Laksono meminta panitia khusus dan komisi di DPR mengoptimalkan peran legislasi hingga tuntas. "Optimalisasi dengan mendorong partisipasi anggota Dewan," kata Agung seusai rapat konsultasi tertutup antara para pemimpin DPR, komisi, dan panitia khusus dalam penyelesaian legislasi di gedung MPR/DPR kemarin.
Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Banten pada Kamis (16/4). Bersama wakilnya, Erwan Kurtubi, Bupati Pandeglang diperiksa karena disangka terlibat kasus suap persetujuan pinjaman daerah Rp 200 miliar.
