ICW Minta BPK Audit Jamsostek

jamsostek

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan PT Jamsostek.

 

E-KTP Hanya Pemborosan Uang Negara

images

Pelaksanaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menyalahi aturan. Kementerian Dalam Negeri diminta mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek, bahkan harus menuda implementasinya.

Pemerintah Harus Renegosiasi Kontrak Freeport

freeport

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.

Koordinasi Antar Penegak Hukum Harus Lebih Intensif

penegak-hukum

Upaya penanganan kasus korupsi masih bersifat sporadis, berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak maksimal.

Jajaran aparat penegak hukum harus bekerjasama dan berkoordinasi agar upaya penindakan maupun mencegahan korupsi lebih baik.

Mantan Pejabat RNI Akui Terima Uang

Mantan pejabat sementara Kepala Divisi Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Sri Mulyono, mengakui menerima uang yang diduga hasil korupsi dana biaya operasional PT RNI. ”Saya dan teman-teman diberi uang oleh Ranendra,” kata Mulyono saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Ranendra Dangin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Bupati Supiori Papua Tersangka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Supiori, Papua, Jules F. Warikar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar dan perumahan dinas yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2008. ”Dugaan kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 40 miliar,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.

KPU Dinilai Terindikasi Korupsi

Independent Monitoring Organization menilai Komisi Pemilihan Umum terindikasi diduga melakukan korupsi. Anggota Independent Monitoring yang juga Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Arif Nur Alam, mengatakan sejumlah pengadaan logistik dan pelaksanaan tahapan besar kemungkinan diduga merugikan negara.

Lembaga Pengelola Aset Korupsi Perlu Dibentuk

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenal Arifin Mochtar, mengusulkan dibentuknya lembaga independen dalam pengelolaan aset hasil korupsi. Keberadaan lembaga itu penting karena selama ini pengelolaan yang ditangani pemerintah dan kejaksaan kadang bermasalah. ”Kalau tidak hilang, maka disulap menjadi berkurang,” ujarnya dalam semiloka “Mendorong RUU Tipikor yang Ideal” di Fakultas Hukum UGM kemarin.

DPR Minta Penghentian Kasus Transparan

Dewan akan menanyakan alasan Kejaksaan mengeluarkan SP3.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar proses penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung dilakukan secara transparan. Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin, transparansi tersebut diperlukan agar publik bisa ikut mengawasi prosesnya.

Kasus Bulog Dianggap Menghambat Akbar

"Bersihnya rekam jejak sang calon akan menentukan tingkat keterpilihannya di mata rakyat."

Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan calon wakil presiden yang disodorkan partai lain untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono haruslah memiliki rekam jejak yang bersih. Dengan syarat itu, kata dia, ia menilai figur Akbar Tandjung memiliki hambatan karena pernah tersandung kasus dana Badan Urusan Logistik (Bulog). "Bersihnya rekam jejak sang calon akan menentukan tingkat keterpilihannya di mata rakyat," ujar Syarief saat dihubungi tadi malam.

Subscribe to Subscribe to