Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pekan ini akan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum untuk menanyakan dan mencari data terkait pengadaan peralatan teknologi informasi, khususnya di pusat tabulasi nasional.
Penyidikan kasus pembobolan Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp 169 miliar terus berlanjut. Kejaksaan Agung menyatakan sedang menelusuri aliran dana hasil penyimpangan dalam permohonan fasilitas kredit di BRI pada 2006 itu.
Pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terusik. Sebab, draf RUU Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah yang kini dibahas di DPR diindikasikan memandulkan kewenangan lembaga superbody tersebut.
Petinggi PPP yang Terlibat Korupsi
Sudah dua hari kemarin Emron Pangkapi, petinggi PPP yang terlibat kasus korupsi, menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukit Semut Sungai Liat, Bangka Belitung. Dia ditempatkan di blok A, satu kamar dengan rekannya, Abdul Rahim, dan tujuh narapidana (napi) lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau kecolongan untuk menyelidiki indikasi penyelewengan dalam proyek pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, meski belum mendapatkan surat balasan, KPK tetap akan mendatangi otoritas penyelenggara pemilu tersebut.
HIRUK pikuk pemilu legislatif, Kamis, 9 April, baru saja berlalu. Siapa calon wakil rakyat yang terpilih dan tersisih sudah bisa diketahui. Masyarakat tinggal menunggu, akan seperti apa kiprah pejabat baru yang bakal menjadi wakilnya selama lima tahun ke depan.
SAYA menyimak kritikan seorang pembaca, bahwa Penerbitan NPWP Ganda Merugikan Wajib Pajak. Hal itu menggelitik saya untuk menulis apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan sehingga NPWP bisa terbit lebih dari satu kali (ganda).
Pemilihan umum legislatif telah berlalu dengan meninggalkan sejumlah kekurangan dan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat, malah ditambah dengan pemandangan yang sangat tidak elok, yaitu betapa partai politik bereuforia untuk menjalin koalisi demi mendapatkan kekuasaan bagi para wakilnya di pemerintahan mendatang, tidak lebih. Ada yang lebih parah, seperti yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu bahwa tak satu pun partai politik yang menyampaikan laporan dana awal kampanye dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memanggil dan memeriksa 11 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Bank Bukopin.
Kejaksaan Agung menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sampit, Kalimantan Tengah. "Kami khawatir mereka menggelapkan barang bukti, melarikan diri, serta mengulangi perbuatannya," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah di kantornya kemarin.
