Tugas Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Intelijen kini dilaksanakan pelaksana tugas. Per tanggal 1 Juni 2009 kedua orang yang menduduki jabatan itu sudah pensiun secara struktural.

Sebagian besar penyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berasal dari partai politik pendukung dan pasangan capres-cawapres. Sumbangan terbesar dari pihak luar berasal dari PT Sohibul Barokah, Rp 5 miliar, untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Setelah lebih dari setahun ditetapkan sebagai tersangka, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi, Selasa (2/6) sekitar pukul 18.45, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jakarta, 2 Juni 2009-Dalam kunjungan dua hari (1 dan 2 Juni 2009) ke Indonesia, perwakilan ADB/OECD menyempatkan diri untuk menyambangi ICW. Setelah seharian berdiskusi intens dengan PPATK, Mabes Polri dan KPK, Harry Garnett, Ketua Tim dan Tony Kwok, konsultan antikorupsi sekaligus mantan pimpinan ICAC Hongkong -semacam KPK- bertemu dengan perwakilan ICW di kantor ICW. Tepat pukul 14.30 WIB, pada 2 Juni 2009, mereka tiba dan ditemani oleh perwakilan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama soal aturan informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik, tidak bisa secara serampangan diterapkan begitu saja dalam semua persoalan.

Satu hambatan dalam penegakan hukum di bidang korupsi kini terlewati. Mahkamah Agung—dalam tafsir resmi yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran—menyatakan, pemeriksaan kepala daerah atau wakilnya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mutlak memerlukan izin Presiden.

Pelelangan aset Adelin menunggu pendapat Kantor Piutang Negara.

Adelin Lis, terpidana 10 tahun penjara dalam perkara korupsi kasus perambahan hutan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, diduga bersembunyi di Australia. Adelin termasuk 16 buron kakap dari berbagai negara yang tinggal di negeri Kanguru tersebut.

Indonesia Corruption Watch, penggiat antikorupsi, akan mengajukan draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ICW dijadwalkan bertemu dengan staf ahli presiden bidang hukum, Denny Indrayana.

Lembaga pemerhati korupsi, Indonesia Corruption Watch, menganggap janggal laporan dana kampanye partai politik dalam pemilihan legislatif. Lembaga ini menduga, terdapat selisih antara biaya yang dilaporkan dan dana yang dikeluarkan dalam laporan dana kampanye pemilihan legislatif.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak dapat lagi diharapkan hasilnya. Dengan demikian, DPR perlu segera mengembalikan mandat penyelesaian peraturan itu ke Presiden.