Pada Selasa, 27 Januari 2026, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama mitra jaringan organisasi dan lembaga orang muda menyelenggarakan Panggung Politik Orang Muda bertajuk “Orang Muda Mengawal Demokrasi yang Bermakna” di Resonansi ICW. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan ekspresi bagi orang muda untuk membicarakan pilkada langsung dan kondisi demokrasi lokal yang kian kompleks, di tengah maraknya politik uang, dominasi oligarki, dinasti politik, serta disinformasi yang terus menggerus kepercayaan publik terhadap proses elektoral.

Di tengah situasi tersebut, kembali menguat wacana pilkada tidak langsung yang kerap dipromosikan sebagai solusi atas berbagai persoalan pilkada. Namun, dalam forum ini, orang muda justru menyampaikan sikap kritis dan kekhawatiran bahwa skema tersebut berpotensi semakin memberangus demokrasi lokal. Penghapusan hak memilih secara langsung dipandang akan mempersempit ruang partisipasi publik dan menguatkan kembali kendali elite dalam menentukan kepemimpinan daerah.

Kegiatan ini juga menghadirkan visualisasi ekspresif sebagai bentuk kritik terhadap praktik demokrasi yang ada. Balon-balon berwarna biru yang dipajang di ruang acara memuat berbagai tulisan tentang persoalan demokrasi, mulai dari politik uang hingga represi terhadap kebebasan sipil. Visual ini mengisyaratkan janji politik yang tampak cerah di permukaan, namun pada praktiknya justru diiringi oleh berbagai kebijakan yang memberangus hak dan partisipasi warga.

Kegiatan dibuka dengan orasi pemantik dari ICW yang disampaikan oleh Nisa Zonzoa, Program Manager Divisi Edukasi. Dalam orasinya, Nisa menyoroti tantangan serius dalam pelaksanaan pilkada langsung, sekaligus menegaskan bahwa problem demokrasi tidak dapat diselesaikan dengan memangkas hak politik warga. Demokrasi yang bermakna, menurutnya, menuntut keterlibatan publik yang sadar, kritis, dan berkelanjutan, bukan sekadar prosedur elektoral yang dikendalikan segelintir elite.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Panggung Ekspresi Orang Muda yang menghadirkan beragam suara dari kader muda partai politik, termasuk Partai Buruh dan PDI Perjuangan, serta dari kolektif orang muda, gerakan perempuan, komunitas pemantau pemilu, dan mahasiswa. Berbagai ekspresi tersebut merefleksikan keresahan bersama atas praktik demokrasi yang semakin menjauh dari rakyat, sekaligus menegaskan tuntutan akan pilkada yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.

Orasi lainnya disampaikan oleh perwakilan orang muda dari gerakan perempuan yang secara tegas menyuarakan penolakan terhadap pilkada tidak langsung. Dalam orasinya ditegaskan bahwa skema tersebut berisiko memperkuat oligarki lokal, melemahkan akuntabilitas kepala daerah, serta menjauhkan kebijakan publik dari kebutuhan rakyat. Bagi orang muda, pilkada bukan semata soal efisiensi, melainkan soal hak politik dan masa depan demokrasi pasca-Reformasi.

Isu-isu seperti representasi politik, partisipasi bermakna warga, pendidikan politik bagi pemilih muda, serta pentingnya pengawasan pilkada menjadi benang merah dalam berbagai pandangan yang disampaikan. Orang muda menegaskan bahwa mereka tidak ingin hanya diposisikan sebagai angka partisipasi, melainkan sebagai subjek politik yang aktif menentukan arah demokrasi lokal.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan refleksi bersama untuk merumuskan langkah konkret yang dapat dilakukan orang muda dalam mengawal demokrasi. Peserta sepakat bahwa peran orang muda tidak berhenti pada bilik suara, tetapi juga mencakup pengawasan kebijakan, konsolidasi gerakan, serta keberanian bersuara ketika demokrasi mengalami kemunduran.

Melalui Panggung Politik Orang Muda dan Upaya Mengawal Demokrasi yang Bermakna, ICW bersama jaringan organisasi dan kolektif orang muda menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh jika rakyat, tetap memiliki ruang untuk memilih, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban pemimpinnya. Upaya membatasi ruang tersebut, termasuk melalui pilkada tidak langsung, dipandang sebagai ancaman serius bagi demokrasi lokal dan masa depan politik Indonesia.

(Penulis: Eva nurcahyani)