Syahrial Oesman Dituntut Empat Tahun Penjara

JPU Sebut Aktor Intelektual Korupsi Hutan Lindung

Mantan Gubernur Sumate­ra Selatan periode 2003-2008 Syahrial Oesman di­tuntut empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin. Syahrial terbukti berperan sebagai aktor intelektual kasus aliran dana Rp 5 miliar kepada anggota Komisi IV DPR dalam alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Pe­labuhan Tanjung Api-Api.

Robohkah Pengadilan Kami?

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi justru dimulai dengan kontroversi (25-29/8).

Korupsi di Balik Parsel

SETIAP menjelang Hari Raya Idul Fitri, selalu muncul kontroversi seputar pemberian dan penerimaan parsel Lebaran bagi para pejabat negara. Bagi yang pro, sejak kali pertama dilarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004, larangan tersebut dinilai positif dalam upaya pemberantasan korupsi. Apa pun alasannya, pemberian parsel kepada pejabat negara yang notabene berkantong tebal tak ubahnya sebuah kamuflase untuk tujuan dan maksud tertentu.

Bencana ketika Pemilu Berlalu

KETIKA musibah Situ Gintung meledak (27/3), presiden dan wakil presiden langsung terjun ke lokasi hari itu juga. Reaksi solidaritas bermunculan, khususnya dari politisi (baca: calon legislatif) dan partai politik. Bahkan, SBY rela dibonceng menggunakan sepeda motor menerjang kemacetan jalanan menuju tempat becana.

Pengesahan RUU Rahasia Negara Tinggal Selangkah

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sudah mulai memasuki tahap akhir. Dari total 80 butir daftar inventarisasi masalah RUU yang dibahas di tingkat Panitia Kerja RUU Rahasia Negara Komisi I dan pemerintah, tiga hari rapat intensif pada akhir pekan kemarin tinggal menyisakan empat poin DIM lagi.

Pemberantasan Korupsi Melemah

Tahun 2007 hingga 2009 dianggap periode yang paling mengkhawatirkan dalam pemberantasan korupsi selama masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, 2005 merupakan tahun keemasan semangat pemberantasan korupsi.

Pengadilan Antikorupsi; Lobi Dimulai Pekan Ini

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi gagal menyepakati sejumlah materi krusial dalam RUU. Pembahasan akan dilanjutkan dalam forum lobi yang dimulai pada hari ini. "Forum forum lobi akan dilakukan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," kata Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Arbab Paproeka saat dihubungi dua hari yang lalu.

BPK Diminta Audit Khusus Kejaksaan

Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit uang negara yang diklaim telah diselamatkan Kejaksaan Agung. "BPK harus melakukan audit khusus terhadap klaim Kejaksaan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Ilian Deta Artasari di kantornya kemarin.

Sidang Kehormatan Hakim Digelar Terbuka

Untuk pertama kalinya, komisioner Komisi Yudisial akan dilibatkan menjadi anggota majelis kehormatan hakim.

Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan sidang majelis kehormatan hakim akan dibuka untuk umum. Pembentukan majelis kehormatan ini dilakukan setelah Badan Pengawasan Mahkamah Agung merekomendasikan sanksi pemecatan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Sudiarto dari jabatannya sebagai hakim. Badan Pengawasan menilai Sudiarto terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Sidang Kehormatan Hakim Digelar Terbuka

Untuk pertama kalinya, komisioner Komisi Yudisial akan dilibatkan menjadi anggota majelis kehormatan hakim.

Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan sidang majelis kehormatan hakim akan dibuka untuk umum. Pembentukan majelis kehormatan ini dilakukan setelah Badan Pengawasan Mahkamah Agung merekomendasikan sanksi pemecatan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Sudiarto dari jabatannya sebagai hakim. Badan Pengawasan menilai Sudiarto terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Subscribe to Subscribe to