Kemenangan pasangan SBY-Boediono tentu akan segera dilanjutkan dengan pembentukan kabinet. Karena SBY adalah incumbent, bisa jadi akan menempatkan menteri lama di dalam kabinet barunya. Untuk mencoba melihat kinerja menteri pendidikan nasional selama periode 5 tahun ICW melakukan kajian. Berikut adalah press release ICW.

Hari Minggu (13/9), Pukul 13.30 - 14.00 WIB ICW dan ILRC didatangi Delegasi Dewan Perwakilan Binatang (DPB) yang menyampaikan keluh kesah, dukungan dan PETISI untuk mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor. DPB juga mencermati setiap bentuk serangan balik terhadap KPK, baik melalui jalur regulasi ataupun serangan langsung dengan pensiasatan proses hukum. Bagi DPB, keberadaan KPK sangat penting, karena koruptor-koruptor kakap yang membabat hutan melalui konsensi alih fungsi dan suap telah ditangkap dan dijerat oleh KPK. Kasus-kasus penting yang sudah diproses KPK tersebut adalah Kasus Saukani di Kalimantan, kasus Tanjung Api-api dan termasuk suap PT. Masaro. TIndakan-tindakan korupsi tersebut memang berakibat pada deforestasi hutan, sehingga habitat para binatang berkurang drastis.

Paska penetapan Antasari Azhar (Ketua KPK non aktif) sebagai tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, intensitas perlawanan dan pelemahanan kepada Komisi antikorupsi ini semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Ketika sebelumnya upaya pelemahan hanya berkisar pada mempersoalkan kewenangan KPK, seperti tentang kewenangan penyidikan dan penyadapan atau keabsahan putusan yang diambil setelah Antasari tidak aktif sebagai Ketua, upaya pemotongan anggaran hingga wacana pembubaran dan kocok ulang pimpinan. Berikut adalah Press release ICW terkait dengan upaya pelemahan KPK tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan memberikan arahan atau pembekalan kepada para calon anggota legislatif (caleg) DPR dan DPD terpilih 2009-2014 sebelum dilantik 1 Oktober 2009. Arahan utama yang akan disampaikan adalah terkait dengan upaya-upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor). Upaya ini penting mengingat adanya sejumlah anggota DPR periode sekarang yang terlibat korupsi.

PANITIA Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Panja RUU Tipikor) mengusulkan wacana pemangkasan kewenangan penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya pemangkasan tersebut dikecam sejumlah pihak.

Nursanita Nasution mengundurkan diri dari calon anggota BPK karena merasa tidak etis.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nursanita Nasution menilai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat kental dengan nuansa politis dan terkesan hanya formalitas. Alasannya, sejak awal Komisi XI tidak melakukan seleksi yang ketat terhadap calon anggota BPK yang mendaftar.

Anggota DPR terpilih dari Partai Demokrat (Daerah Pemilihan VII Jawa Timur), Ramadhan Pohan menegaskan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat tetap komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, kuat, dan bersih dari korupsi.

Reformasi harus diawali dari lingkup internal Departemen Pendidikan Nasional.

Koalisi Pendidikan menilai pendidikan nasional selama lima tahun ini lebih diperlakukan sebagai komoditas. "Sekarang ini yang berlaku sistem dagang, sekolah sebagai korporasi," kata Bambang Wisudo, anggota Koalisi Nasional yang juga Direktur Sekolah tanpa Batas, dalam diskusi “Evaluasi Kinerja Departemen Pendidikan Nasionalâ€

Kejaksaan Agung masih mengkaji keterlibatan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo dalam perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM. â€

Mana yang harus diikuti, Undang Undang KPK atau Undang Undang Kejaksaan dan KUHAP?

”Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, muncul wacana agar wewenang penuntutan tidak lagi dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Aziz Syamsuddin, anggota Panitia Kerja RUU tersebut, mengungkapkan bahwa sebagian anggota menginginkan agar penuntutan hanya dilakukan oleh kejaksaan. â€