Dwi Deni (25), Senin (2/11) siang itu, sengaja meminta izin dari kantornya, konsultan swasta untuk Departemen Pekerjaan Umum. Izinnya, ”Ada keperluan pribadi.” Namun, sebenarnya ia melakukan sesuatu yang disebutnya, ”Demi kepentingan bangsa.”
PRESIDEN SBY seperti ''menjilat'' ludah sendiri. Setelah sempat mengatakan dengan gagah berani bahwa dirinya netral-tidak akan ikut campur atau mengintervensi proses hukum kasus Bibit-Chandra, tak sampai seminggu, presiden akhirnya membentuk Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum (TIKFPH).
Din Syamsuddin dan Gus Dur berpendapat, penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah tidak bisa dilepaskan dari pengusutan kasus pencairan dana pada Bank Century (Kompas, 1/11).
Setelah gonjang-ganjing cicak lawan buaya berlangsung lama, akhirnya Jumat (30/10) sore Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung dan berfatwa.
Ada yang menarik dalam diskursus publik menyangkut respons atas upaya paksa penahanan pimpinan KPK nonaktif.
Penahanan dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif oleh polisi pekan lalu menimbulkan kehebohan luar biasa. Dukungan kepada Bibit dan Chandra membanjir dan menggelora.
Sesuai dengan harapan masyarakat, Presiden telah merespons kegelisahan dan keprihatinan masyarakat terhadap upaya kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain dengan meminta masukan beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi di negara ini.
Sambil malu menyaksikan ”kehebatan” kerja kepolisian dalam perkara Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, saya seperti terkepung kata ”kriminalisasi”.
"Ini membahayakan citra SBY sendiri."
Partai-partai politik yang berkoalisi dalam pemerintahan mengkritik keras sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan berusaha "steril" dalam kasus penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka mendesak Presiden bersikap lebih tegas.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam memanggil empat tokoh nasional untuk meminta masukan terkait dengan kontroversi penahanan dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Dari pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam hingga pukul 22.30 WIB itu, mencuat usulan agar Presiden membentuk tim independen untuk kasus ini.
