Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya sejumlah indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penanganan penyehatan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Senin (14/12), BPK menjadwalkan mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung Hendarman Supandji mengajak jaksa dan pegawai kejaksaan untuk introspeksi diri, apakah sudah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Ia menyadari, birokrasi kejaksaan saat ini masih lambat. Kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan juga belum pulih.
Sanksi pada Pelaku Korupsi di Pengadilan Tak Menjerakan
Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menilai korupsi di bidang peradilan atau judiciary corruption dari tahun ke tahun kian meningkat dan canggih. Modus yang dilakukan pun semakin rapi dan tersembunyi.
KPK Membentuk Sembilan Tim untuk Century
Wakil Presiden Boediono menyatakan dukungannya atas aksi antikorupsi yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Boediono menegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyusun agenda prioritas penanganan kasus dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun. Untuk langkah awal, komisi tidak langsung menyentuh para pengambil kebijakan penggelontoran dana talangan itu.
Mau mudah memahami sistemik? Pakailah kamus bahasa, sistemik itu berarti keteraturan. Itulah sebabnya, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) hanya menjamin suku bunga tertentu dan jumlah tertentu (sampai dengan Rp2 miliar).Di luar itu dianggap unsystemic risk yang harus diserap nasabah.
Dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah tidak ingin skandal Bank Century terus berlarut. Buktinya, sesaat setelah serah terima jabatan dengan dua Plt Wakil Ketua KPK Mas Achmad Santosa dan Waluyo kemarin, Bibit-Chandra langsung membeber skenario penanganan kasus dana talangan Rp 6,7 triliun tersebut.
SBY Pidato 30 Menit, Salah Sebut Kata Korupsi Dua Kali
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengekspresikan kecurigaan bakal adanya ''penunggang" di balik rencana memperingati Hari Antikorupsi hari ini. SBY mengaku, pihaknya telah dihadang oleh berbagai kalangan yang meminta moratorium (penangguhan) pemberantasan korupsi.
Mulai kemarin (8/12), Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah menempati kembali ruangannya di lantai tiga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan terlibat lagi dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di bidang penindakan kasus korupsi.
Kapankah sebuah negara dikatakan paling korup? Banyak jawaban yang dapat dikemukakan. Tetapi, paling tidak, kita dapat menggolongkannya ke dalam tiga dalil utama. Jawaban terhadap pertanyaan ini boleh jadi mewakili opini kita masing-masing dalam memperingati Hari Antikorupsi sedunia sebagai sebuah gerakan moral untuk memberantas korupsi yang makin hari makin sistemik.
