Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi jadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan jenis korupsi politik.

Setelah menunggu selama lebih dari 10 tahun, akhirnya UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir meskipun secara substansial jauh bergeser dari rancangan pertama kemunculan UU ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perubahan komposisi tim ahli yang menyusunnya.

REVISI PP SDM BERPOTENSI ANCAM INDEPENDENSI KPK
Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas jaksa yang bekerja di KPK.

Sebagai bagian dari upaya penggalangan dana publik sekaligus pencegahan korupsi di sektor swasta atau korporasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Divisi Penggalangan Dana Publik pada tahun 2017 lalu telah menyelenggarakan kegiatan workshop mencegah korporasi terjerat korupsi. Sebagai langkah perdana, kegiatan tersebut mendapat respon positif, baik dari segi ketertarikan korporasi dalam hal ini BUMN untuk turut serta, maupun hasil yang kami dapatkan dari kegiatan tersebut.

Gagasan ditolak DPR, Pemerintah, dan Bawaslu,

KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg!

Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi jadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan jenis korupsi politik.

Dua hari menjelang Ramadan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap dalam sejumlah proyek di Bengkulu Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  pada 12 Mei 2018. Empat saksi yang diperiksa adalah Raden Pedi Lestario selaku kepala proyek PT Hutama Karya, Jusuf Sitorus dan Kurniati Evilia selaku staf PT Hutama Karya, serta Zaim Susilo selaku pensiunan PT Hutama Karya.

Banyak yang meramal, karena Koordinator ICW periode pertama, Teten Masduki merapat ke Istana setelah ditunjuk Jokowi sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), ICW tidak akan kritis lagi dan bersuara lantang. Prasangka dan kekhawatiran itu tentu cukup beralasan karena kita telah terbiasa melihat bagaimana sebuah visi perjuangan hancur lebur karena kekuasaan. Banyak yang sudah memberikan contoh bahwa gagasan perubahan tergadai atau dibarter dengan limpahan materi. 

Salah satu keburukan rezim otoriter Orde Baru selama 1966-1998 kuatnya politik koncoisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi koncoisme adalah paham yang mengutamakan kawan sebagai mitra kerja. Tapi, sesuai dengan ilmu politik ekonomi, lingkup definisinya dapat pula diartikan hubungan informal antara mitra kerja baik kawan maupun kerabat yang mengalami ketergantungan pada pemegang kekuasaan.