Mengawali 2019, KPK memulai gebrakan baru dengan keberhasilannya menuntut korporasi atas tindak pidana korupsi.
Korporasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah menjadi korporasi pertama yang dituntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dijatuhi pidana.
Pada hari Rabu (9/1/2019) Divisi Korupsi Politik mengadakan konferensi pers mengenai analisis dana kampanye 2 calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Antikorupsi.org, Jakarta, 18 Oktober 2018 – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pertama kalinya. SAKTI ini diikuti oleh 14 peserta dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia. Tak hanya SAKTI ASN, sebelumnya ICW juga telah mengadakan SAKTI bagi pemuda dan guru. Tujuan SAKTI ini adalah melahirkan generasi-generasi antikorupsi dari berbagai sektor. Terkhusus bagi ASN, tujuannya adalah mencetak ASN antikorupsi yang dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kerja ASN.
Antikorupsi.org, Jakarta, 27 September 2018 – Pada akhir 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para Menteri dan Kepala Lembaga untuk mengawasi area-area rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Presiden menegaskan bahwa praktek itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa. (Setkab, 2016).
Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 kembali menyelenggarakan kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Sekolah pencetak kader muda antikorupsi ini diikuti oleh 23 orang peserta yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia. Mereka dipilih dari 200 orang pelamar dan telah melalui tahap seleksi yang ketat mulai dari administrasi, e-learning akademi antikorupsi, penulisan essay, dan wawancara. Selain SAKTI untuk Pemuda, ICW pada tahun 2018 juga menyelenggarakan SAKTI untuk Aparat Sipil Negara dan SAKTI khusus Aparat Desa.
Peristiwa pelemparan bom terhadap rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Syarif, sungguh sangat mengejutkan. Pastinya ini merupakan sinyal langsung untuk meneror bukan hanya para pimpinan KPK secara personal tetapi juga institusi dan seluruh jajaran pegawai KPK dalam menjalankan perintah undang-undang.
Investigasi yang dilakukan oleh IndonesiaLeaks, sebuah platform anonymous yang disediakan bagi masyarakat umum untuk melaporkan skandal pejabat publik maupun skandal sektor swasta di Indonesia telah mengungkap fakta atas indikasi perusakan Barang Bukti (BB) di KPK yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK dari Kepolisian bernama Roland dan Harun. Dua nama ini disebut-sebut mengotaki perusakan buku merah, sebuah catatan transaksi keuangan milik Basuki Hariman, pemilik CV Sumber Laut Perkasa, tersangka KPK dalam kasus suap kepada mantan Ketua MK, Patrialis Akbar.
Antikorupsi.org, Jakarta, 26 September 2018 – Koalisi masyarakat sipil sektor Sumber Daya Alam (SDA) meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius menindaklanjuti dan menuntaskan kasus kejahatan sektor SDA. Hal ini disampaikan saat konferensi pers (26/9) yang dilakukan setelah Forum Koordinasi Penegakan Hukum Kasus Lingkungan dan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam diadakan.
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan mendesak Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Pajak, dan Lembaga Ombudsman untuk segera mengambil langkah-langkah dalam upaya penegakan hukum Lingkungan dan korupsi di sektor sumber daya alam.
Pimpinan KPK semakin seenaknya dan seolah-olah mengabaikan atas informasi yang berkembang di ruang publik. Hal ini terlihat dari reaksi salah satu Pimpinan KPK yaitu Alex Marwata yang menilai bahwa pertemuan Deputi Penindakan KPK, Firli, dengan mantan Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), adalah sesuatu yang wajar.
