Komisi Yudisial akan meminta otoritas untuk bisa menyadap hakim nakal yang diduga kongkalikong dalam menangani perkara. Menurut anggota Komisi Yudisial, Soekotjo Soeprapto, otoritas itu diperlukan untuk menekan terjadinya manipulasi perkara oleh hakim dan memberantas mafia hukum.

“Otoritas penyadapan hakim bakal dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial,” kata Soekotjo di kantornya kemarin. Ia mengungkapkan hal itu seusai rapat pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Komisi dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Tak memenuhi panggilan polisi karena khawatir dijebak dan ditahan.

Markas Besar Kepolisian tak menutup kemungkinan akan menjemput paksa mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji. Menurut Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, hal itu dilakukan jika Susno dua kali mangkir dari panggilan penyidik kepolisian.

Mereka rela menghentikan proses pemakzulan.
Partai Golkar mengisyaratkan, target politik mereka di balik pengusutan kasus Bank Century untuk sementara sudah tercapai dengan mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Karena itu, saat ini mereka akan mulai mengendurkan serangan, bahkan siap melakukan gencatan senjata.

"Kami dalam posisi moderat untuk wait and see," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR kemarin. "Proses politik mau dipetieskan, Golkar silakan saja."

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menilai, kecurigaan sebagian kalangan terhadap kebijakan pemerintah membentuk forum koordinasi dan konsultasi aparat hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mahkumjapol terlalu berlebihan dan disebabkan ketidakpahaman.

Polri akan memanggil kembali mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penangkaran arwana di Riau. Pemanggilan itu justru untuk mencari tersangka kasus tersebut.

Penyerahan dokumen rekomendasi hasil penyelidikan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terganjal Tata Tertib DPR. DPR hanya berkewajiban memberikan keputusan Pansus itu kepada Presiden.

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan diharapkan tak memengaruhi penyelesaian kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Penyelesaian melalui proses hukum harus tetap dilanjutkan meski Sri Mulyani tidak lagi berada di Indonesia.

Menkeu Baru Sebelum 1 Juni
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak berniat menggantikan posisi Menteri Keuangan yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati oleh pejabat sementara. Penggantinya adalah pejabat yang definitif pilihan Presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menunjuk seorang Pelaksana Tugas Menkeu sebelum 1 Juni mendatang. ”Tidak akan ada,” ujar Hatta kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (6/5).

Hakim Pembebas Gayus Tambunan

Posisi Muhtadi Asnun, hakim yang membebaskan Gayus Halomoan Tambunan, berada di ujung tanduk. Mabes Polri telah menetapkan mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang itu sebagai tersangka.

Komisi Yudisial (KY) bakal merekomendasikan agar majelis kehormatan hakim (MKH) memecat hakim asal Tuban tersebut. ''Besok (hari ini, 7/5), dia dipanggil (Mabes Polri) sebagai tersangka. Kasusnya adalah gratifikasi atau penerimaan uang,'' kata kuasa hukum Asnun, Farhat Abbas, kemarin (6/5).

Kemampuan manajerial Wakil Jaksa Agung Darmono tengah diuji. Itu menyusul sorotan dari Komisi III (bidang hukum) DPR yang menyarankan agar Darmono ditarik dari anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

"Sekarang memang tergantung bagaimana kemampuan Pak Darmono dalam me-manage tugas-tugasnya," kata Hasril Hertanto, koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi), di Jakarta kemarin (6/5). Itu menjadi penting untuk keefektifan tugas Darmono sebagai wakil jaksa agung.