Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
Jago Bela Diri yang Hobi Menggerakkan Massa
Peristiwa kekerasan yang dialami aktivis ICW Tama Satrya Langkun menuai simpati dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Siapa sosok Tama?
SEKARING R.A., Jakarta
Sidang Uji Materi tentang Jabatan Jaksa Agung
Sidang pertama permohonan uji materi penafsiran pasal 22 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (15/7). Dalam permohonannya, mantan Menkeh dan HAM itu meminta agar hakim konstitusi mengeluarkan putusan sela dan memanggil sejumlah saksi dari kalangan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung).
PENGUSAHA Hartono Tanoesoedibjo akhirnya memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemarin (15/7), dia muncul di Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).
Sebelumnya, 1 Juli lalu, adik Hary Tanoesoedibjo itu mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan masih berada di luar negeri. Pada panggilan kedua 12 Juli lalu, Hartono juga tak muncul karena sakit. Namun, kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menjanjikan Hartono akan hadir pada 15 Juli.
Bukan anggota DPR saja yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin karena banyak yang belum melaporkan kekayaannya. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, kesadaran pejabat BUMN untuk melaporkan hartanya juga sangat rendah.
Pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji, selalu memunculkan catatan indikasi korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Posisi DPR seharusnya mengawasi dan bukan sebaliknya terlibat menggunakan dana haji untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Badan Kehormatan DPR harus segera bekerja untuk mengusut dugaan ini sesuai dengan kewenangan di dalam Undang-undang dan Tata Tertib DPR RI.
Panggil Kapolri untuk Verifikasi
Kalangan wakil rakyat, tampaknya, penasaran dengan sikap Polri yang menangani kasus dugaan rekening mencurigakan milik sejumlah perwira polisi. Walaupun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sudah berjanji membeberkan dana-dana gendut itu besok (16/7), DPR tetap meminta ada rapat tertutup untuk klarifikasi.
''Kalaupun nanti diumumkan, tidak ada masalah. Bagi kami, itu belum clear. Kami tetap akan memanggil Kapolri,'' ujar anggota Komisi III (bidang hukum dan kepolisian) Ahmad Yani saat bertamu ke Mabes Polri kemarin (14/7).
Sidang Perdana Kasus Gayus
Kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan mulai memasuki babak baru. Satu per satu tersangka kasus itu mulai duduk di kursi pesakitan, menjadi terdakwa. Kemarin (14/7) Alif Kuncoro menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Alif didakwa dengan dua pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun secara alternatif. Yakni, pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 13. Pasal tersebut dikenakan karena Alif menyuap penyidik Polri, Kompol Mohammad Arafat Enanie. Dia terancam hukuman lima tahun.
Jaksa Bacakan Memori PK SKPP Bibit dan Chandra
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, tampaknya, bakal bisa lebih tenang. Sebab, Kejaksaan menyatakan bahwa perkara mereka tidak mungkin diajukan ke sidang karena bertentangan dengan kasus Anggodo Widjojo, terdakwa dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK, yang kini disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Mochtar Pakpahan Raih Dukungan Terbanyak
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK kembali menggelar rapat pleno kemarin (13/7). Pansel kali ini mengevaluasi tanggapan masyarakat yang masuk terhadap 144 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administrasi.
''Sampai hari ini, ada 623 masukan. Semua akan kami evaluasi,'' kata Wakil Ketua Pansel M.H. Ritonga di gedung Kementerian Hukum dan HAM kemarin. Dalam rapat tersebut, Menkum HAM Patrialis Akbar selaku ketua pansel juga terlihat hadir.