Mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra terus berupaya bisa lolos dari jerat hukum kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kali ini Yusril meminta bantuan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie berbicara soal kebijakan Sisminbakum.

Maqdir Ismail, kuasa hukum Yusril, mengatakan bahwa Kwik merupakan salah seorang mantan menteri yang memahami alasan diambilnya kebijakan Sisminbakum. ''Pak Kwik yang paling banyak tahu kebijakan pemerintah saat itu. Ini dilakukan untuk membuka mata Kejaksaan Agung,'' kata Maqdir di Jakarta kemarin (31/7).

Mabes Polri terusik oleh pernyataan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana tentang penyelidikan rekening Polri. Denny ditantang untuk membuktikan pernyataannya soal dugaan adanya mafia hukum dalam laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

''Kami bertanya bagaimana Pak Denny bisa simpulkan kalau rekening itu terkait mafia hukum. Kalau ada bukti, bawa ke kami. Akan kami ungkap,'' ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta kemarin (30/7).

Polemik rekaman 64 kali percakapan antara Ari Muladi dan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja terus berkepanjangan. Setelah Ari Muladi yakin rekaman tersebut fiktif, giliran Anggodo meragukan adanya rekaman itu.

''Tentu (rekaman) ini merupakan tanggung jawab kejaksaan dan kepolisian. Seharusnya, sebelum menyatakan P-21 atas perkara itu (dugaan kriminalisasi Bibit-Chandra), mereka harus teliti dulu apakah sudah lengkap alat buktinya,'' kata Tomson Situmeang, salah seorang kuasa hukum Anggodo, saat dihubungi kemarin (30/7).

Draf Ekstradisi Bisa Tuntas Pekan Depan

Tim Pemburu Koruptor (TPK) terus berupaya agar bisa membawa pulang koruptor dan menarik aset mereka di luar negeri. Saat ini tim yang beranggota lintas departemen tersebut menyiapkan draf ekstradisi salah satu terdakwa korupsi Bank Century, yakni Rafat Ali Rizfi (pemegang saham mayoritas atau pengendali).

Tersangka kasus korupsi sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra terus bermanuver. Kali ini dia akan menghadirkan tiga mantan jaksa agung (Jakgung) dalam sidang uji materi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

''Secara keseluruhan, kami akan mengajukan 20 saksi. Di antaranya 16 saksi ahli, lainnya saksi fakta. Kami juga akan menghadirkan tiga mantan jaksa agung,'' kata Yusril dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan di MK kemarin (30/7).

Rencana pertemuan antara Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri makin tidak jelas. Beberapa kali jadwal dibuat, pertemuan selalu gagal terlaksana, termasuk kemarin. "Hari ini ada paripurna, sepertinya habis reses-lah," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy saat dihubungi Tempo kemarin.

MELAWAN hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.

PUASA dua pekan lagi. Namun, efeknya mulai terasa sekarang. Berita di salah satu koran nasional menyebutkan, omzet penjualan retail berpotensi melonjak. Diperkirakan, omzet pengusaha retail pada bulan puasa akan melonjak 50 persen daripada bulan biasanya. Bahkan, penjualan pada bulan puasa dan masa Lebaran nanti diprediksi akan menyumbang 20-30 persen dari target penjualan setahun.

Masalah dugaan transaksi rekening mencurigakan perwira polisi mendapat atensi khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana menegaskan, SBY secara khusus telah memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada Sabtu lalu (24/7).

''Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas dan mempertegas keterangan rekening itu kepada publik," ujar Denny kepada Jawa Pos kemarin (29/7).

Rekaman percakapan antara Ari Muladi dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja sebanyak 64 kali makin misterius. Jaksa Agung Hendarman Supandji yang pernah mengungkapkan bahwa rekaman yang menjadi salah satu bukti perkara dugaan pemerasan dengan tersangka Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah itu ada kini terkesan lepas tangan.

Dia menyatakan belum pernah mendengar dan mengetahui langsung rekaman percakapan antara Ari dan Ade tersebut. Dia mengaku mengetahui informasi itu dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.