Antasari Tolak Bersaksi, Hakim Tunda Sidang
Sidang terdakwa kasus dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Anggodo Widjojo kembali ditunda. Alasannya, rekaman percakapan sebanyak 64 kali antara mediator suap Ari Muladi dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja batal diputar.
SETELAH gagal dengan usul dana aspirasi yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu, kini anggota DPR punya ide baru dengan mengajukann usul adanya "rumah aspirasi" bagi setiap anggota yang terhormat. Usul yang merupakan produk resmi BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR itu langsung saja menuai komentar pro dan kontra.
Saat Tangani Pajak KPC, Diungkap dalam Sidang
Untuk kali pertama, tersangka kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan diajukan ke meja hijau kemarin (3/8). Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang kasus mafia pajak dengan terdakwa AKP Sri Sumartini.
Rilis Media LeIP-PSHK-MTI-ICW
Gabungan aktivis lembaga swadaya masyarakat kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka mendesak Polri membuka identitas sejumlah perwira tinggi pemilik rekening ganjil kepada masyarakat. Namun upaya para aktivis itu menemui jalan buntu.
“Tidak ada titik temu antara kami dan Polri,” kata Agus Suryanto, anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, setelah bertemu dengan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang kemarin sore. “Prinsip kami berbeda.”
"Kami berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak mudah."
Markas Besar Kepolisian RI menyatakan akan terus mendukung Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan tak ada maksud membangkang. "Tidak benar Polri tidak mendukung Satgas," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Edward Aritonang di kantornya kemarin.
Menurut dia, dukungan itu dibuktikan dengan memberikan orang terbaik mereka sebagai perwakilan di satuan tugas yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Pak Herman itulah anggota terbaik kami," katanya.
Terdakwa kasus suap hakim nonaktif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim bisa sedikit bernapas lega. Sebab, vonis yang diterima lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim yang diketuai Jupriadi memvonis Ibrahim dengan pidana penjara enam tahun.
''Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena menerima hadiah atau suap yang berkaitan dengan jabatannya sebagai hakim," papar Jupriadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (2/8).
Proyek Komunikasi dengan Konstituen
Anggota DPR tidak kehilangan akal untuk mendapatkan kucuran dana. Setelah batal memperoleh dana aspirasi senilai Rp 15 miliar per anggota, para wakil rakyat di Senayan kini mencetuskan proyek baru dengan nama rumah aspirasi.
Dalam usul rumah aspirasi itu, setiap anggota dewan akan mendapat kucuran dana Rp 374 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk sewa rumah di dapil masing-masing. Juga untuk kegiatan operasional seperti sekretariat dan biaya pertemuan dengan konstituen di rumah aspirasi itu.
Sebagai mantan wakil ketua Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbuun belum bisa menerima terpilihnya Darmin Nasution sebagai gubernur Bank Indonesia. Politikus PDIP itu secara terbuka menyatakan kecewa dengan sikap fraksinya, FPDIP, yang ikut mendukung Darmin saat fit and proper test di komisi XI.
''Keputusan tersebut menjadikan teman-teman yang murni memperjuangkan kasus Bank Century untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga ikut bertanggung jawab, seperti Darmin Nasution, harus menanggung berbagai tuduhan dan hujatan dari masyarakat,'' kata Gayus di Jakarta kemarin (2/8).
