Press Release
Mendiknas abaikan UU KIP. Hal ini terbukti dengan pengabaian permintaan informasi publik yang disampaikan ICW dan KAKP pada Mendiknas. Mendiknas tidak menggubris permintaan informasi tersebut dan justru menyatakan sebaliknya, tidak menerima permintaan informasi publik melalui media. Padahal, ICW dan KAKP telah mengantongi surat tanda terima permintaan informasi publik dari Sekretariat Mendinas.
Penegakan hukum bukan hanya pilar bagi tegaknya demokrasi. Hukum yang adil dan tertib adalah prasyarat utama sebuah good governance, pemerintahan yang baik. Maka, menegakkan hukum dan memberantas korupsi merupakan bagian inheren dari ikhtiar membangun Indonesia menuju negara demokratis dan berkeadilan.
Tak Terbukti Halangi Penyidikan KPK
Terdakwa kasus suap dan dugaan menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjojo akhirnya menghadapi vonis. Majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Anggodo di Pengadilan Tipikor kemarin (31/8).
Anggodo dianggap terbukti bersalah karena berupaya menyuap pimpinan KPK melalui Ari Muladi. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Tjokorda.
Panitia seleksi (pansel) calon komisioner Komisi Yudisial (KY) telah menentukan beberapa kandidat yang lolos untuk mengikuti tes tahap selanjutnya. Kemarin (31/8), pansel yang diketuai Harkristuti Harkrisnowo itu mengumumkan 24 calon yang lolos untuk mengikuti tes wawancara. Kandidat dari kalangan dosen mendominasi.
''Mereka adalah calon-calon yang terbaik,'' ucap Harkristuti di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, kemarin.
Bambang Lebih Senang Naik Ojek
Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas bukanlah nama baru dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Sepak terjang mereka tak diragukan lagi. Tapi, siapa yang lebih layak memimpin KPK?
BAMBANG Widjojanto dikenal cukup telaten dalam membangun kelompok masyarakat sipil, khususnya yang bergerak di bidang antikorupsi, reformasi hukum, pengawasan pemilu, dan good governance. Setidaknya, itu dia lakukan secara lebih intensif sejak 2001.
Rencana Pergantian Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung menjaga soliditas menjelang pergantian pucuk pimpinan di tiga institusi tersebut. Presiden mengharapkan tidak ada manuver-manuver politik yang bisa menimbulkan konflik internal.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin menyerahkan dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil penjaringan panitia seleksi (pansel) kepada DPR. Presiden meminta parlemen memilih secara tepat salah seorang di antara dua calon tersebut.
"Dua calon itu adalah kandidat terbaik yang dipilih panitia seleksi. Saya percaya pula bahwa dua calon tersebut dapat dipilih DPR dengan tepat," ungkap SBY dalam rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Terdakwa kasus mafia pajak AKP Sri Sumartini kali ini ada di atas angin. Saksi Roberto Santonius mengaku tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada penyidik Bareskrim yang menangani perkara Gayus Halomoan Tambunan, termasuk kepada Sri Sumartini.
"Sama sekali tidak pernah (memberikan uang kepada penyidik)," kata Roberto, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Erwin Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (31/8). Dia membantah sangkaan pernah memberikan Rp 5 juta dan Rp 100 juta kepada penyidik seperti yang tercantum dalam berkas perkara.
Telan Dana Rp 1,8 Triliun, Kemarin Mulai Ditender
Para anggota DPR bersikukuh membangun gedung baru senilai Rp 1,8 triliun (untuk fisik saja Rp 1,1 triliun). Kritik dari berbagai kalangan tak digubris. Kemarin tender tahap I mulai dibuka.
Sikap para wakil rakyat itu dikritik Mahfud M.D. yang kini menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, pembangunan gedung dewan itu melanggar rasa kepantasan. ''Saya pernah di DPR. Menurut saya, gedung yang sekarang masih sangat baik,'' ujar Mahfud di gedung MK kemarin (31/8).
Daftar tuduhan kepada tersangka kasus pengadaan solar home system (SHS) yang diduga melibatkan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jacobus Purwono kini bertambah. Berdasar pengembangan penyelidikan kasus pengadaan SHS sebelumnya, tersangka tersangkut perkara yang sama pada tahun yang berbeda, yakni 2009.
