Dukungan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan semakin menguat. Siang ini, Kamis (2/12), Koalisi Masyarakat Sipil menemui Pimpinan KPK untuk mendesak pengambilalihan kasus Gayus.
Membawa kunci, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) menemui Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Soedibyo, di kantornya, Kamis (2/12). Mereka mendesak Kajati segera menetapkan tersangka kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan dana Block Grant RSBI di SDN 012 Rawamangun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif. Perbaikan harus terus dilakukan apabila ditemukan ada kelemahan dalam regulasi tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Basrief Arief sebagai Jaksa Agung pada hari yang sama saat DPR memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK.
Penuntasan kasus "rekening Gendut" milik petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga kini masih mengambang. Polisi terkesan menutup-nutupi kasus ini, dengan menolak permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta daftar petinggi Polri yang memiliki rekening dalam jumlah besar.
Kondisi bangsa ini, yang sulit keluar dari persoalan korupsi sejak reformasi bergulir, membenarkan pendapat J.E. Sahetapy bahwa korupsi sudah menjadi hallmark reformasi—sebab, publikasi-publikasi tentang korupsi pun bermunculan dengan berbagai argumentasi, terutama sosio-politis (Kompas, 23 November 2010). Ketika tulisan ini dibuat, Komisi III DPR baru saja memilih Busyro Muqoddas sebagai salah satu unsur pimpinan KPK.
Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
Temuan BPK Perwakilan Jakarta sebesar Rp 5,7 miliar atas pengelolaan dana pendidikan di tujuh sekolah membuktikan bahwa ada pelanggaran prosedur atas pengelolaan dana BOS, BOP, Block Grant dan Komite Sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disampaikan melalui Gubernur menyimpulkan tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dana BOS tersebut.
Politik uang, masih menjadi cacat permanen pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, tidak berfungsinya badan pengawasan pemilu dalam menangani kasus politik uang membuat praktik ini terus saja terjadi.
Nyaris setiap hari pemberitaan kasus korupsi mewarnai media cetak maupun elektronik. Seakan perilaku korupsi menjadi gaya hidup para pejabat. Belum habis proses hukum untuk satu pejabat, polah sama dari pejabat lain pun muncul. Rupanya vonis bagi koruptor di negeri ini belum memberi efek jera.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum untuk menjerat perilaku menyimpang pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Umumnya terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3.
Berbagai bentuk perizinan di level pemerintahan apa pun jangan pernah diperdagangkan. Tindakan demikian selain berpengaruh buruk terhadap dunia investasi, juga membuka peluang terjadinya korupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah menegaskan hal itu dalam seminar bertajuk ”Peningkatan Akuntabilitas Layanan Publik dengan Mewujudkan Zona Integritas”, Selasa (30/11) di Kota Surabaya.
