Calon Bupati Bengkulu Selatan, yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi, Dirwan Mahmud, mencabut seluruh keterangannya yang disampaikan kepada Tim Investigasi Internal MK pimpinan Refly Harun. Dirwan adalah saksi pelapor dugaan praktik suap di MK.
Seluruh pernyataan tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Dirwan, Muspani, kepada Kompas, Kamis (23/12) di Jakarta.
Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
Kepolisian Resor Metro Depok menetapkan staf bagian keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Depok sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Staf berinisial TT itu disangka melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU 20 Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.
Mantan pegawai Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.
Gayus dinilai terbukti melakukan empat tindak pidana korupsi, yakni menyalahgunakan wewenang saat menjadi pegawai pajak, menyuap polisi, menyuap hakim, dan memberi kesaksian palsu kepada penyidik.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berfungsi membantu Presiden dalam upaya memberantas mafia hukum. Karena itu, Satgas memiliki ”roh” untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi dan mengawasi institusi penegak hukum dalam menangani berbagai kasus hukum.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam diskusi tentang evaluasi kinerja satgas dan proyeksi strategi pemberantasan mafia hukum, yang diadakan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum di Istana Bogor, Rabu (22/12).
Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Kehakiman Romli Atmasasmita diputus lepas dari semua tuntutan hukum atau ontslag oleh Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Romli, yang menjadi terdakwa kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum.
Press Release
Sebagian besar pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin, dan SKTM (70 persen) masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan pelayanan administrasi, perawat, dokter, sarana dan prasarana, uang muka, obat, biaya dan layanan rumah sakit lainnya.
Survei pelayanan rumah sakit yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), masih membukukan catatan yang sama dengan survei dua tahun lalu. Kementerian Kesehatan belum menunjukkan kinerjanya mengatasi beragam masalah yang dikeluhkan masyarakat pengguna layanan kesehatan publik.
-Segera proses para aktor yang sudah ditetapkan tersangka-
Laju Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 26 tahun (1982-2008) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 4,1 Juta hectare. Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hektar/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar.
Praktik korupsi di sekolah sulit dibongkar. Indonesia Corruption Watch (ICW), berkali-kali menemui 'tembok tebal' saat mengawal penanganan kasus korupsi di tujuh sekolah di Jakarta.
