The politics is who gets what, when, and how.
Harold D Lasswell (1936)
Politik adalah soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Itulah aksioma tentang politik yang diperkenalkan Lasswell. Bicara politik adalah bicara kekuasaan dan serba- serbinya. Kepentingan politik dapat memadamkan niat membongkar kasus korupsi.
Birokrasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dinilai masih birokratis dan rentan terhadap praktik koruptif. Pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya memiliki komitmen menghilangkan hambatan birokrasi kantor dinas dan mempermudah birokrasi melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Hal itu dikatakan Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dan peneliti tata kelola ekonomi Transparency International Indonesia (TII) Kumba Digdowiseiso di Jakarta, Minggu (30/1).
Drama skandal pajak dengan aktor Gayus HP Tambunan ibarat telenovela. Membius perhatian publik, tetapi tidak mengungkapkan realitas yang penting diketahui publik. Bahkan, drama Gayus seperti ”didesain” untuk menutupi banyak hal lain yang mesti diungkap, yaitu mafia perpajakan dan mafia hukum yang menggurita di negeri ini.
Bisa diramalkan, publik langsung menghujat begitu Gayus divonis tujuh tahun. Rakyat yang telah berbulan-bulan dibuat jengkel dengan peran antagonis Gayus menginginkan pegawai negeri golongan IIIA itu dihukum lebih berat.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya agar bersiap menghadapi risiko penegakan hukum yang dinilainya dijalankan secara tebang pilih. Ia menyatakan prihatin dengan penahanan sejumlah kader PDI-P oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengarahan tertutup selama 1 jam 35 menit pada Rapat Koordinasi Nasional II PDI-P di Batam, Sabtu (29/1). Meskipun demikian, penahanan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR oleh KPK tidak dibahas secara khusus dalam rakornas tersebut.
Sebanyak 19 politisi, termasuk Paskah Suzetta dari Partai Golkar dan Panda Nababan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jumat (28/1), ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah bagian dari 26 tersangka perkara suap, dengan pemberian cek perjalanan, terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom.
Ketua Komisi Pemberan- tasan Korupsi Busyro Muqoddas menegaskan akan terus memburu pelaku dalam perkara suap yang terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Agar adil, pemberi suap lewat cek perjalanan harus ikut diproses.
”Untuk adilnya, memang harus ada unsur penyuap. Namun, kuncinya terletak pada bukti- bukti,” kata Busyro, Sabtu (29/1) di Jakarta, seusai berbicara dalam seminar yang diadakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
Artalyta Suryani atau akrab dipanggil Ayin, terpidana kasus suap kepada jaksa Urip Tri Gunawan, adalah simbol dari sebuah perlakuan istimewa koruptor oleh negara.
Setelah kepergok bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyulap penjaranya menjadi kamar berkelas hotel berbintang, ia hanya dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, ke lembaga pemasyarakatan (LP) khusus wanita, Tangerang.
Koalisi Pendidikan mendesak penghentian peredaran buku serial SBY di sekolah-sekolah. Koalisi yang beranggotakan guru dan pengamat pendidikan ini menilai, serial buku SBY bermuatan politik dan berpotensi mempolitisasi pendidikan.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meminta Kementerian Pendidikan segera menarik 10 buku serial SBY dari sekolah. Pengadaan buku SBY menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai tidak tepat, sebab seharusnya, dana DAK lebih baik digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur sekolah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhy beserta 5 Kepala Sekolah TKBM Jakarta ke Polda Metro Jaya, Rabu (26/01/2011), atas dugaan menghalangi akses mendapatkan informasi publik.
Di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koalisi 99 Lembaga dan Tokoh Masyarakat membacakan tiga tuntutan rakyat melawan kebohongan pemberantasan korupsi dan mafia.
"Presiden Repulik Indonesia, sebagai Kepala Negara, harus memimpin sendiri, tanpa kebohongan, dengan sungguh-sungguh dan tidak sebatas wacana, untuk melakukan perang melawan korupsi, mafia pajak dan mafia hukum," tegas budayawan Radhar Panca Dahana, membacakan poin pertama tritura.
