Mengapa pakai jasa penagih utang? Karena biaya penagihan utang melalui jalur hukum di Indonesia amat mahal: 122,7 persen dari total tagihan, seperti terbaca dalam buku Doing Business 2011 terbitan Bank Dunia.
Mau dibawa ke mana RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pengajuannya pekan lalu ditunda pemerintah setelah dikritik berbagai kalangan karena dianggap mencerminkan melemahnya komitmen pemerintah memberantas korupsi?
Itulah pertanyaan sederhana, tetapi sangat mendasar karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (KPBBMK) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
"Kita mempunyai target 150 emas. Sehebat-hebatnya sepak bola, tapi cuma satu emasnya."
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah menghentikan pendanaan bagi klub sepak bola di daerah. Sebab, menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, lembaganya menemukan dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang menjadi salah satu sumber pendanaan klub sepak bola.
Seorang teman berkomentar begini di linimasa Twitter tentang pemberitaan dua perempuan tersangka kasus penipuan dan pembobolan bank, “Wah, kok mulai misogyny (kebencian terhadap perempuan) nih pemberitaan tentang Malinda Dee.” Artikel yang dirujuk oleh teman itu berjudul “Femme Fatale”, yang menyebut Selly Yustiawati dan Malinda Dee sebagai perempuan cantik nan berbahaya atau yang biasa orang Prancis biasa sebut femme fatale.
"Semua sayembara dilakukan BURT," kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai terlalu mahal anggaran Rp 1,1 triliun untuk pembangunan gedung baru lembaga legislatif. Pada periode kepemimpinannya, sayembara desain tak sempat terwujud. "Sayembara desain baru secara umum, bukan detailnya, dan tak sempat terwujud karena waktunya tidak cukup," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu kemarin.
Markas Besar Kepolisian RI segera merampungkan kelengkapan berkas jaksa Cirus Sinaga. Markas Besar Polri menyatakan berkas tersangka kasus duplikasi rencana tuntutan Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak, itu segera lengkap dua pekan lagi. "Tentu penyidik mempunyai waktu selama 14 hari untuk memenuhi kelengkapan berkas, baik material maupun formal," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di kantornya kemarin.
Eep tak hadir dalam puncak acara hari jadi Kabupaten Subang ke-63 karena tak mendapatkan izin.
Eep Hidayat, Bupati Subang, Jawa Barat, tersangka kasus dugaan korupsi dana upah pungut Rp 3,2 miliar, boleh saja mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, Kota Bandung. Namun suaranya tetap bisa didengar luas oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Subang dan masyarakat Subang.
Penggunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD ataupun APBN rawan dikorupsi.
Ketua Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (5/4), jumlah dana bantuan sosial mencapai ratusan triliun per tahun. Sepanjang 2007-2010 pemerintah menganggarkan Rp 300,94 triliun untuk bantuan sosial, yang terdiri atas Rp 48,46 triliun di tingkat daerah (APBD) dan Rp 252,48 triliun di tingkat pusat (APBN).
Barangkali tak seorang pun memungkiri, para wakil rakyat membutuhkan ruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai agar kinerja mereka lebih optimal. Namun, mengapa rencana pembangunan gedung baru DPR ditolak begitu luas oleh publik?
Gelombang penolakan publik atas pembangunan gedung baru DPR tidak semata-mata terkait dengan biayanya yang mencapai sekitar Rp 1,138 triliun. Biaya yang begitu besar tentu jadi relatif ”kecil” jika dihubungkan dengan manfaat dan fungsinya dalam mendukung peningkatan kinerja wakil rakyat kita pada masa depan.
Penolakan pembangunan gedung baru DPR RI tak hanya datang dari kalangan yang disebut ketua DPR Marzuki Ali sebagai kalangan yang melek internet. Warga masyarakat kecil, rakyat miskin, korban penggusuran, juga bersuara lantang menolak pembangunan senilai Rp 1,138 triliun rupiah itu.
