DPR (Tak) Beradab?

Siapa pun yang mendukung pembangunan gedung baru DPR adalah golongan manusia tak beradab. Demikian pernyataan yang begitu keras dilontarkan sejumlah tokoh lintas agama menyikapi polemik pembangunan gedung baru DPR (5/4). -

5 Politisi Didakwa Kena Suap

Lima mantan anggota DPR, yaitu Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumbantoruan, Poltak Sitorus, dan Willem Max Tutuarima, didakwa menerima suap terkait dengan pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Demikian dakwaan dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (11/4) siang. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Mochamad Rum, Riyono, Siswanto, dan Andi Suharlis. Kelima terdakwa datang didampingi sejumlah kuasa hukum mereka.

Korupsi Sekecil Apa Pun Harus Dipidanakan

Praktik suap dan korupsi sekecil apa pun harus dipidanakan, terlebih di negara yang sarat korupsi seperti Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak seharusnya dikalahkan masalah biaya dan persoalan administratif lainnya.

”Pasal yang menyatakan korupsi di bawah Rp 25 juta tidak harus dipidanakan sebaiknya dihilangkan dari RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Itu menyalahi prinsip hukum,” kata Guru Besar Hukum Universitas Andalas Saldi Isra, akhir pekan lalu di Jakarta.

Gedung Baru DPR; Hanya Drama Elite demi Kepentingan Kelompok

Kontroversi pendapat fraksi-fraksi partai politik di DPR soal jadi atau tidaknya pembangunan gedung baru hanyalah drama yang bersifat elitis demi kepentingan kelompok. Semua itu menutupi kelemahan tugas wakil rakyat dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyusun anggaran yang memihak kepentingan rakyat.

Sederhanakan Soal Izin

Izin presiden untuk memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka atau saksi sebaiknya disederhanakan. Materi perkara dan kelengkapan alat bukti sebaiknya tidak menjadi syarat untuk meminta izin presiden.

”Setkab atau Setneg itu bukan penegak hukum sehingga mereka tidak seharusnya menilai suatu perkara. Kejaksaan Agung juga sebenarnya tidak perlu menyertakan kelengkapan materi perkara untuk meminta izin, cukup kelengkapan administrasi seperti KTP dan sejenisnya,” kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falaakh, Senin (11/4) di Jakarta.

Masuknya Politikus ke BUMD Akan Dievaluasi

Sukarwo mengakui memang ada yang tidak pas dari sisi etika.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan melakukan evaluasi soal masuknya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur Martono menjadi salah satu komisaris di badan usaha milik daerah PT Petrogas Jatim Utama. "Akan kita evaluasi. Usulan Komisi C (Komisi Keuangan DPRD Jawa Timur) itu bagus. Pasti kita evaluasi," kata Soekarwo kemarin.

Gedung Baru DPR Dibawa ke Pengadilan

Presiden ikut diseret.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menggugat Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru. Gugatan citizen lawsuit--gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara--itu bakal didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin ini.

"Kami menggugat pemimpin DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan juga Presiden. Total sekitar 13 orang," ujar koordinator advokasi dan investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi kemarin.

Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 tak lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan, bagi pengamat hukum tata negara, Refly Harun, kinerja DPR saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan kinerja DPR periode sebelumnya pada tahun pertama periodenya.

Gedung Baru DPR; Wakil Rakyat Tidak Memikirkan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat memang sudah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung barunya, yang senilai Rp 1,138 triliun. Meskipun tidak semua fraksi dan anggota DPR sependapat, suara rakyat terasa tak didengar oleh mereka yang mengaku wakil rakyat tersebut. Bahkan, sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran juga seperti angin lalu bagi sebagian besar anggota DPR.

3 Rezim dengan Akhir Sama

Persoalan hukum dan ekonomi menjadi problem bangsa Indonesia yang tak beranjak baik, berputar-putar di tempat. Mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, desakan masyarakat atas pentingnya negara mengatasi kedua masalah itu tidak dijawab dengan tindakan yang memuaskan.

Subscribe to Subscribe to