Lima pemerintah kota di lingkungan Provinsi DKI Jakarta meraih rapor merah dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Integritas Sektor Pelayanan Publik 2010. Kelimanya berada di luar posisi lima besar.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Eko Susanto Ciptadi mengatakan, kelompok pemerintah kota terbaik dalam pelayanan publik berturut-turut adalah Surabaya dengan nilai 6,13, Samarinda 6,11, Yogyakarta 5,89, Ambon 5,60, dan Tanjung Pinang 5,59. Nilai tertinggi pemkot di DKI Jakarta diraih Jakarta Barat dengan nilai 5,46 (peringkat ke-8), Jakarta Timur 5,44 (9), Jakarta Pusat 5,44 (10), Jakarta Utara 5,36 (12), dan terendah Jakarta Selatan 4,58 (15).

”Nilai tertinggi indeks integritas mencapai 10. Kalau hasil yang diraih pemkot itu dianalogikan seperti ujian mahasiswa, maka perlu dilakukan her atau ujian ulang alias belum lulus,” kata Eko dalam acara Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik oleh KPK di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (6/4).

Hasil survei yang dilakukan KPK ini menunjukkan, pelayanan yang dilakukan 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 22 pemerintah kota di Indonesia masih sangat buruk. Nilai Surabaya yang menempati posisi teratas pun tidak signifikan.

Belum maksimal

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengakui, penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Kesiapan kita sebagai pelayan masyarakat belum optimal. Kondisi dan perubahan ini perlu disikapi dengan bijak. Kita harus melakukan kegiatan yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola yang baik,” kata Fadjar.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku prihatin dengan hasil yang diraih Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, penilaian itu terkait dengan pelayanan publik. ”Rapor merah KPK itu harus dievaluasi total. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo harus melakukan perbaikan, terutama untuk SKPD yang nilainya paling buruk,” ujar Ferrial, Kamis.

Paling rendah

Dari survei KPK diketahui, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi SKPD yang mendapatkan nilai paling rendah. Skornya hanya 3,0. ”Skor ini ada benarnya mengingat fakta di lapangan, upaya realisasi program yang sudah digarap cukup lamban,” kata Ferrial.

Terkait dengan kredit usaha rakyat yang disalurkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, dari seluruh kota di Indonesia, hanya DKI Jakarta yang penyalurannya paling lambat. Penyerapan yang sangat rendah membuktikan kinerja SKPD terkait tidak punya cukup gereget menyukseskan pemberdayaan masyarakat. ”Tinggal penyaluran saja kok susah, itu kenapa. Ini kan menjadi pertanyaan. Daerah lain saja bisa, kok Jakarta tidak bisa. Apa bedanya,” kata Ferrial.

Menurut Ferrial, rapor merah yang diberikan KPK itu harus menjadi cambuk bagi DKI untuk melakukan perbaikan.

Sementara itu, sepanjang tahun 2010, Ombudsman Republik Indonesia (badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat) menerima sekitar 9.000 keluhan warga terkait pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, kementerian, atau lembaga, hingga instansi terkait.

Dari total jumlah keluhan tersebut, sekitar 3,17 persennya atau 286 laporan berasal dari warga DKI Jakarta. Sebanyak 274 laporan sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan Pemprov DKI, sedangkan 12 laporan lain sedang dipelajari kebenarannya untuk menentukan langkah perbaikan.

Wakil Ketua Ombudsman RI Pranowo Dahlan mengatakan, laporan tentang keluhan terkait pelayanan publik yang disampaikan individu atau badan usaha kepada Ombudsman setiap tahun meningkat.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Fauzi Bowo meminta PT MRT Jakarta yang akan membangun proyek mass rapid transit untuk menggandeng sejumlah lembaga untuk mencegah terjadinya korupsi.

”Sudah diputuskan, lembaga yang memegang keuangan adalah PT MRT Jakarta, bukan Pemprov DKI. Namun, saya menginstruksikan PT MRT Jakarta menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta KPK ikut mendampingi dari awal,” kata Fauzi. (ARN)
Sumber: Kompas, 8 April 2011