Terdakwa kasus percobaan penyuapan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ary Muladi, dituntut lima tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan tim jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/5/2011).

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan Ary Muladi terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa Anang Supriyatna.

Pasca-pelantikan empat hakim ad hoc di Samarinda kemarin, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) hingga kini belum memiliki gedung sendiri. Pengadilan tipikor di daerah itu juga sudah diresmikan sejak 28 April lalu. "Karena belum punya gedung, sementara sidang tipikor akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Samarinda," ucap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Suharjono, M.Hum, kemarin.

Eep beralasan punya riwayat penyakit jantung dan saraf.

Bupati Subang Eep Hidayat, yang kini mendekam di penjara Kebonwaru, Bandung, meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menangguhkan penahanannya. Dia beralasan punya riwayat penyakit jantung dan saraf sejak 2006. Eep, yang didakwa korupsi upah pungut senilai Rp 3,2 miliar, mengaku pernah dioperasi jantung di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Santosa Kota Bandung.

Politikus senior PDIP Panda Nababan melaporkan Wakil Ketua KPK M Jasin ke kepolisian sektor Tanah Abang di Jakarta Pusat kemarin.

"Kami hanya mengurusi penuntutan," kata jaksa.

Sumarni, Sekretaris Nunun Nurbaetie Daradjatun, mengaku pernah menemui bosnya itu di Singapura pada Mei 2010. Kala itu, menurut dia, Nunun masih mengenali dirinya.

"Ya (dia mengenali saya)," kata Sumarni ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, apakah Nunun langsung menyapa Sumarni saat bertemu.

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan kasus suap proyek wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga. KPK kemarin memeriksa Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah Laurensius Khasanto dan pemimpin PT Anak Negeri, Albert serta M. Nur Hasyim. ”Diperiksa sebagai saksi,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, saat dihubungi kemarin.

Komisi Yudisial dalam tiga bulan ini telah memanggil 17 hakim. Menurut juru bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fadjar, mereka diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ”Sebanyak 16 hakim datang memenuhi panggilan klarifikasi. Seorang lainnya telah diberi sanksi,” kata Asep saat dihubungi kemarin.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2011, Koalisi Pendidikan mencatat ada sejumlah permasalahan yang hingga kini belum terpecahkan. Dua diantaranya yang paling mencuat, tidak meratanya akses dan mutu pendidikan, serta munculnya bibit radikalisme di sekolah.

Penjara masih menjadi penyelesaian hukum yang utama di negeri ini. Orang yang terlibat dalam masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan mediasi cenderung langsung ditahan. Akibatnya, narapidana di Indonesia melebihi kapasitas penjara. Selain itu, ada narapidana yang harus sudah bebas, tetapi tetap dipenjara.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan, prinsip penting informasi adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat jika tidak mendapat layanan semestinya dari badan publik. Hingga Maret 2011, KIP menerima 224 sengketa informasi.

”Jika ada sengketa informasi, seseorang atau badan hukum yang meminta informasi publik dan ditolak bisa melaporkan hal itu ke Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata anggota KIP, Abdul Rahman Ma’mun, Jumat (29/4) di Jakarta.