"KPK tinggal angkat telepon."
Ahli hukum Romli Atmasasmita mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya tak kesulitan memulangkan Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, ke Tanah Air. "Kita punya sejumlah perjanjian internasional dan hukum nasional yang bisa dipakai untuk memaksa tersangka pulang ke Indonesia atau memeriksanya," ujarnya di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengambil alih sejumlah kasus korupsi di Jateng. Desakan itu dilontarkan sejumlah aktivis LSM saat menemui pimpinan KPK di Jakarta, kemarin.
Para aktivis antikorupsi itu berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem Rembang), Gerakan Tangkap Koruptor (Gertak) Batang, dan Pengembangan Sosial Usaha dan Kontrol (Pusoko) Klaten. Mereka diterima Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua M Jasin.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres No.12 tahun 2011 tertanggal 24 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masa tugas pimpinan KPK priode 2007-2011 akan berakhir pada Desember tahun ini.
Jelang fit and proper test pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Gultom dan Fraksi PDIP mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa. Pertemuan di hotel mewah ini dibiayai sepenuhnya oleh Miranda. ”Bill saya yang bayar,” kata Miranda.
Miranda yang tampil modis dengan pakaian blazer serba biru muda, mengatakan hal itu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).
Penanganan sampah dinilai paling buruk.
Penduduk Tangerang Selatan menilai pelayanan pemerintahan kota yang berdiri tiga tahun lalu itu sangat buruk. "Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan sejumlah pembenahan mendasar di berbagai sektor pelayanan publik," kata Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Suhendar kemarin.
Ketua Dewan Pembina dan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan ratusan kader partainya di Puri Cikeas,Bogor,Jawa Barat, tadi malam.
Dalam pertemuan SBY meminta kader tetap kompak dan mengingat kembali apa yang mereka perjuangkan pada awal partai ini didirikan. ”Ketua Dewan Kehormatan mengajak kader-kader tetap berangkat dengan semangat kebersamaan dan ingat sejarah partai. Bapak mengatakan, ke depan tantangan kita menghadapi 2014 tidak ringan,karena itu kita harus kompak,” ujar juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul setelah pertemuan.
PARTAI Demokrat akhirnya mengambil keputusan terkait dengan posisi bendahara umumnya, M Nazaruddin. Dewan kehormatan mengumumkan pencopotan dari jabatan struktural kepengurusan DPP (SM, 23/05/11). Keputusan yang diambil oleh jajaran teras partai tersebut berbeda dari kasak-kusuk yang sebelumnya muncul di media. Awalnya, dewan kehormatan hanya mengajukan dua opsi: mundur atau dipecat. Keputusan pencopotan mengundang tanya, apakah partai takut terhadap Nasruddin? Jika takut, apa penyebabnya?
DARI catatan sejarah, kita membaca proses berdirinya Budi Utomo (Boedi Oetomo) sangatlah sederhana. Deklarasinya tahun 1908 jauh dari hiruk-pikuk kemewahan, dukungan, spanduk, ataupun baliho. Organisasi itu lahir dari pertemuan dan diskusi di perpustakaan Stovia (sekolah kedokteran pada zaman kolonial) oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman.
Pembatalan pembangunan gedung DPR harus diputuskan secara resmi melalui rapat paripurna. Pembatalan tidak cukup hanya dinyatakan oleh pimpinan DPR, karena hal tersebut membuka celah kecurigaan dari publik bahwa pembatalan ini hanya abal-abal saja.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan pencabutan paspor atas nama tersangka Nunun Nurbaeti Daradjatun. Pasalnya, KPK menilai pencabutan paspor akan memudahkan dalam mendeteksi keberadaan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu.
