Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, ICW, Kontras, Transparency International Indonesia, LEiP dan MTI menyatakan dukungan penuh pada Kejaksaan untuk mengeksekusi terpidana kasus korupsi Susno Duadji di Jakarta (25/4). Demi tegaknya hukum, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan untuk segera mengeksekusi ulang Susno.

Koalisi juga menuntut Presiden SBY menegur keras Kapolri, atas sikap Polda Jabar yang terkesan melindungi Susno dari upaya eksekusi.

Komite Etik yang menelisik pelanggaran etika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelesaikan tugasnya pada Rabu pekan lalu. Dalam putusan Nomor 01/KE-KPK/4/2013 Tanggal 3 April 2013, Komite menyatakan Ketua KPK Abraham Samad melanggar etika. Adapun Wakil Ketua Adnan Pandu Praja dinyatakan melakukan pelanggaran ringan karena mencabut paraf atas persetujuan penetapan tersangka kepada mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah gagal melaksakan eksekusi terhadap Mantan Kabareskrim, Komjen Pol (purn) Susno Duadji (24/4). Kegagalan eksekusi terpidana kasus korupsi bukan yang pertama kali terjadi. Beberapa waktu yang lalu, Kejaksaan Agung juga gagal dalam melakukan eksekusi terhadap Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko.

Negara menderita kerugian akibat kejahatan kehutanan. Namun, cukong masih sulit tersentuh. Seharusnya hutan dapat diselamatkan dengan penerapan pasal anti pencucian uang.

Pernyataan bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA

Masa jabatan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir pada 2 Juni 2013. Pergantian komisioner KIP merupakan momentum yang menentukan nasib lembaga ini selama 5 tahun kedepan. Jika pansel meloloskan calon komisoner bermasalah, maka pansel punya andil dalam merusak masa depan lembaga KIP.

Kurikulum 2013 terus menuai protes. Berbagai aksi dilakukan masyarakat mulai dari seniman jalanan hingga para guru dan akademisi. Kurikulum 2013 akan menelan biaya fantastis 2,49 triliun. Anggarannya tak terencana dengan baik, membuatnya rawan jadi lahan korupsi. Selain itu, proses pembuatan Kurikulum 2013 menabrak aturan hukum. Berbagai praktisi pendidikan juga mengecam substansi kurikulum yang dinilai tak tepat.

Seniman jalanan tolak Kurikulum 2013

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana judicial review (uji materi) Undang-undang MD3 dan Undang-undang Keuangan Negara yang diajukan Koalisi Selamatkan Uang Rakyat pada Kamis (11/04) di Jakarta. Koalisi mengajukan judicial review mengenai Badan Anggaran DPR, kewenangan DPR untuk mengatur proyek negara hingga sangat rinci (satuan tiga), dan APBN Perubahan (APBN-P).

Nelson Mandela pernah berujar: “Pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Tapi tidak demikian di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang amburadul, selalu mengorbankan dua pelaku penting pendidikan: guru dan murid. Namun sepertinya ini bukan masalah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan asyiknya tengah merancang Kurikulum 2013.

Release Bersama Koalisi Tolak Kurikulum 2013

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyetorkan nama pejabat dan nomor telepon pihak yang berpotensi akan menyelewengkan anggaran kurikulum 2013 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data ini terkait dengan tindaklanjut dan komitmen ICW yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 terhadap KPK untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun.