Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keputusan penjualan kapal tanker raksasa oleh PT Pertamina (Persero) ke pemerintah, karena DPR tidak bisa terlalu jauh melakukan intervensi.

Adrian Waworuntu, yang semula disebut sebagai tokoh penting dalam kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemungkinan besar lolos dari jeratan hukum.

PT Pertamina dinilai tidak etis jika tetap memproses penjualan dua tanker very large crude carrier (VLCC). Padahal, Komisi VIII DPR telah meminta agar penjualan tersebut dibatalkan untuk menjamin pasokan suplai minyak nasional dan belum tuntasnya proses restrukturisasi arus kas perusahaan.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap saldo-saldo rekening khusus milik pemerintah yang tidak aktif lagi di Bank Indonesia mengungkapkan masih adanya potensi dana milik pemerintah sebesar Rp 2,081 triliun.

Aku kemarin telepon-teleponan sama orang Pertamina... Mereka bilang citra Pertamina balik lagi ke nol besar akibat ulah direksi sekarang menjual dua tanker raksasa. Demikian salah satu pelayanan pesan singkat senada yang diterima Kompas dari beberapa orang yang prihatin dengan keputusan penjualan tanker raksasa (very large crude carries/VLCC) milik Pertamina.

Menyusul adanya laporan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilontarkan sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Senin (14/6), sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengakui memang ada dana yang tidak dilaporkan.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Laboratorium Pengolahan Citra dan Sistem Informasi Spasial Institut Teknologi Bandung (PCSIS-ITB) diduga telah melakukan penyelewengan dana pemeriksaan foto udara sebesar lebih dari 1,474 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Kalangan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mendesak agar pihak yang berwenang mengusut rencana pembagian uang senilai Rp 5,4 miliar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim. Mereka juga mendesak agar berbagai penggunaan anggaran di DPRD Kaltim juga diusut.

Proses demokratisasi sedang berlangsung di Indonesia. Setelah pemilihan anggota legislatif, sekarang berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden. Partai politik yang bertempur sebagai oposisi dalam pemilihan anggota legislatif justru berteman sebagai disposisi pada pemilihan capres dan cawapres.

Berdasarkan penelitian lembaga internasional, sampai saat ini Indonesia masih tercatat sebagai negara terkorup di tingkat Asia. Adapun yang paling potensial melakukan korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan.