Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah untuk menyita harta para koruptor daripada menaikkan harga bahan bakar minyak.

Pertanyaan ini menjadi amat layak diajukan karena bangsa ini amat unik dan paradoksal dalam urusan korupsi. Bangsa ini gegap gempita meneriakkan jargon berantas korupsi. Hampir tiada hari berlalu tanpa pembahasan penanggulangan korupsi. Pejabat, dari lurah sampai presiden amat fasih bicara tentang urgensi penumpasan korupsi.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) baru saja mengumumkan hasil penilaian Proper (Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating) sepanjang 2004. Sebagaimana yang bisa dibaca pada beberapa surat kabar nasional, hasil pengukuran kinerja perusahaan versi KLH itu tidaklah begitu menggembirakan.

Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Tangerang kemarin unjuk rasa dengan naik ojek sepanjang lima kilometer. Tapi ini bukan aksi solidaritas untuk korban gempa dan tsunami di Aceh. Aksi ini pun bukan memprotes rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dan elpiji. Anggota Dewan protes karena merasa gaji dan fasilitasnya dibatasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan itu telah membelenggu, mengekang, dan membatasi hak hidup kami, kata Dedy, pemimpin aksi dari Fraksi Partai Golkar.

Gubernur Nanggroe Aceh Abdullah Puteh terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Tuntutan ini disampaikan jaksa penuntut umum KPK Khaidir Ramli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin. Politikus Partai Golkar ini didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 13.687.500.000 dalam kasus pembelian helikopter tipe MI-2 dan VIP Cabin versi sipil.

Departemen Pertahanan (Dephan) meminta Komisi I DPR yang membidangi soal pertahanan mendukung PT Swift Air & Industrial Supply Pte. Ltd., Singapore, milik Andy Kosasih untuk menuntaskan pembelian empat helikopter Mi-17 dari Rusia. Permintaan itu, menurut Wakil Ketua Komisi I Djoko Susilo, disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam suratnya pada 1 November lalu.

Mahasiswa Papua meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar membangun daerah mereka dalam kerangka otonomi khusus, bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebanyak 37 anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD Rp 2 miliar. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah sebelumnya, kejaksaan memeriksa Bupati Konawe Lukman Abunawas yang telah lebih dulu berstatus tersangka.

Pemerintah diminta mengawasi bantuan untuk korban bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara (Sumut), jangan sampai dikorupsi.

Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) non-aktif Abdullah Puteh, kemarin, mulai diadili di Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus pembelian helikopter M1-2 PLC Rostov.