Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 – Korupsi rentan dilakukan pada sektor pelayanan publik. Hal itu dinyatakan Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah melakukan pemantauan penanganan kasus korupsi tahun 2015.

“Masih ada celah-celah di sektor Pelayanan Publik yang rawan dikorupsi,” papar peneliti ICW Wana Alamsyah di Hotel Akmani Jakarta, 25 Februari 2016. Hal itu terbukti oleh korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, transportasi, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi tahun 2015. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun.

Peneliti ICW Wana Alamsyah memaparkan, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015, “Jumlahnya ada 550 kasus,” kata Wana saat peluncuran hasil pemantauan ICW terhadap tren korupsi di Hotel Akmani, Rabu 24 Februari 2016.

POKOK BERITA:

“Pemerintah Berharap DPR Sepaham”

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Februari 2016 – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan akan mengikuti sikap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Revisi UU KPK.

“Sikap kita sangat jelas, kita ikut KPK,” katanya menanggapi desakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung MPR/DPD/DPR, Rabu 24 Februari 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Februari 2016 – Sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemui Ketua MPR RI sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan untuk sampaikan penolakan atas upaya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Walaupun perkembangan terakhir ditunda, tapi ini tidak menyelesaikan masalah,” ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ade Irawan di Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu 24 Februari 2016.

POKOK BERITA:

“DPR Sandera RUU Pengampunan Pajak”

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Februari 2016 – Tuntutan penolakan atas upaya Revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kencang ditujukan pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan kedatangan Forum Guru Besar se-Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 23 Februari 2016. Pada kesempatan tersebut mereka menyampaikan penolakan langsung atas Revisi UU KPK.

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Februari 2016 – Forum Guru Besar se-Indonesia mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk sampaikan penolakan atas Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyampaikan surat yang meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar turut menolak Revisi UU KPK.

Surat itu mereka sampaikan melalui pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo, dan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Selasa 23 Februari 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Februari 2016 – Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda Revisi UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak memuaskan. Penundaan dianggap hanya meredam polemik Revisi UU KPK dalam tempo sementara.

“Jokowi harusnya bisa lebih progresif menyatakan menolak Revisi UU KPK,” kata Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Universitas Paramadina, Senin 22 Februari 2016.

POKOK BERITA:

“KPK Masih Terancam”