Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Juli 2016 – Forum Banten Bersih mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 29 Juli 2016. Mereka menyerukan agar Provinsi Banten bersih dari praktik korupsi dan politik dinasti.

“Ada kegelisahan masyarakat Banten tentang dinasti yang korup,” ujar anggota Forum Banten Bersih, Beno Novitneang dalam orasinya di gedung KPK, Jumat 29 Juli 2016.

Menurutnya, saat ini Provinsi Banten telah dikuasai politik dinasti. Dinasti tersebut kembali berusaha dilanggengkan dengan adanya Pilkada Serentak 2017.

Mengiringi proses pembahasan yang dikesankan alot, pada akhirnya pemerintah dan DPR bersepakat dan menyetujui Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahan RUU ini menjadi UU. Rencana pengampunan pajak ini sudah digaungkan sejak tahun lalu berbarengan dengan rencana DPR untuk merevisi UU KPK.

RINGKASAN MINGGUAN

Pada dasarnya korupsi adalah kejahatan kerah putih yang dapat terjadi kapan dan di mana pun sepanjang insentif untuk melakukannya sangat besar. Penyakit ini adalah salah satu bentuk dari gejala penyimpangan kekuasaan yang bisa dilakukan siapa pun dan di sektor mana pun, baik pejabat publik, sektor swasta, maupun di tingkat masyarakat.

POKOK BERITA:

“Pengacara Siapkan Rasuah Rp 500 Juta”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/22/402279/Pengacara-Siapkan-Rasuah-Rp-500-Juta - Tempo, Jumat, 22 Juli 2016

POKOK BERITA:

“Pengakuan Ahok dan Sunny Berbeda”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/26/402471/Pengakuan-Ahok-dan-Sunny-Berbeda

Tempo, Selasa, 26 Juli 2016

POKOK BERITA:

“KPK Dalami Keterkaitan Uang Rohadi dan Golkar”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/27/402543/KPK-Dalami-Keterkaitan-Uang-Rohadi-dan-Golkar - Tempo, Rabu, 27 Juli 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 26 Juli 2016 – Koalisi Pemantau Peradilan menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 26 Juli 2016. Dalam kehadirannya kali ini, mereka mengajak Pimpinan KPK menangkap mafia hukum ala game ‘Pokemon Go’.

Dua pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata dan Saut Situmorang diajak bermain game ‘Makumon Go’ atau ‘Mafia Hukum Kelas Monster Go’. Mereka lalu secara simbolik melempar Pokeball ke arah monster Pikachu yang digambarkan di halaman gedung Mahkamah Agung (MA).

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Juli 2016 – Tindak pidana korupsi terpantau paling banyak dilakukan oleh aktor Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu diketahui dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap vonis terdakwa korupsi.

Dalam hasil pemantauan, sepanjang enam bulan pertama tahun 2016, terpantau sebanyak 134 PNS telah divonis oleh pengadilan akibat perkara korupsi. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Juli 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap vonis terdakwa korupsi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi di tahun 2016 semakin ringan.

Dalam jangka waktu enam bulan pertama tahun 2016, rata-rata hukuman terhadap koruptor didominasi pidana penjara dengan lama 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Adapun vonis tersebut dijatuhkan terhadap 71,6% dari total 275 terdakwa korupsi.