Persoalan korupsi tetap akan menjadi fokus penegakan hukum di era tahun 2006 ke depan. Korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik.
Tim Penyidik Kepolisian Wilayah Purwakarta, Jawa Barat, mulai memeriksa Atori Hasanudien, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi dana perimbangan bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Karawang di Markas Polwil Purwakarta, Jumat (6/1).
Setidaknya anggaran sebesar Rp 33,25 miliar akan terkuras untuk kebutuhan makan dan minum seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten pada tahun 2006. Ini sangat ironis mengingat bantuan khusus untuk masyarakat miskin hanya dianggarkan kurang dari Rp 7 miliar.
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Negara RI Komisaris Besar Bambang Kuncoko, Jumat (6/1), membenarkan bahwa Irjen Saleh Saaf telah diperiksa berkait dengan dugaan terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi (alkom jarkom). Dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak akhir Desember lalu itu, Saleh Saaf sebagai saksi.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Bambang Hendarso memerintahkan dua perwira menengah berangkat ke Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, untuk mengecek kebenaran laporan bahwa Bupati Asahan Risuddin berobat karena sakit jantung.
Sepanjang tahun 2005, tidak kurang 69 kasus korupsi divonis dipengadilan. Kasus-kasus apa saja?
Kejaksaan Tinggi Jambi mulai menyelidiki dugaan korupsi pada proyek pembangunan Sekolah Luar Biasa Prof Dr Sri Sudewi Masjchun Sofwan SH, Jambi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat tahun 2006 mencapai Rp 1 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut mengalami sedikit penyimpangan dari arah kebijakan umum yang disepakati, menyusul meningkatnya angka kemiskinan menjadi 30 persen.
Mantan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Bandung Maman Hermawan (51) bersama dua rekannya harus mendekam di penjara selama 18 bulan. Mereka terbukti menggelembungkan harga barang/jasa yang dibelanjakan Pemerintah Kota Bandung. Akibatnya, negara dirugikan Rp 303,4 juta.
