Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Theodorus F Toemion enam tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 23,115 miliar.
Pakar hukum dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Achmad Ali akhirnya memenuhi panggilan kedua Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan kemarin. Dia sebelumnya tidak memenuhi panggilan pertama pada Jumat 10 November lalu dengan alasan menjalankan tugas negara.
Memasuki minggu keempat setelah wajah koruptor buron ditayangkan untuk pertama kalinya di televisi pada 17 Oktober 2006, kritik terhadap program Kejaksaan Agung itu masih terus mengalir.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa Wakil Bupati Tanah Toraja Andarias Palino Popang sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tanah Toraja 2003-2004 senilai Rp 1,9 miliar kemarin. Dia menjadi tersangka bersama Bupati Tanah Toraja Johanes Amping Suturu dan mantan Wakil Bupati Tanah Toraja Cornelius L. Palimbung.
Sebanyak 24 kepala desa di Jawa Tengah masuk penjara karena kasus korupsi. Mereka menjalani hukuman mulai enam bulan sampai satu tahun penjara.
Kepolisian adalah instansi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Komisi Ombudsman Nasional pada Januari hingga Oktober 2006, pengaduan soal kepolisian sebanyak 31 persen, lebih besar dibanding instansi lainnya. Pengaduan cukup banyak juga dialamatkan kepada pemerintah daerah (24 persen) dan Badan Pertanahan Nasional (enam persen).
Sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah paling banyak memperoleh dana bantuan pendidikan berupa voucher dibanding sekolah-sekolah swasta lainnya.
Pasca-runtuhnya Uni Soviet, bagai domino, negara-negara Eropa Tengah dan Timur berubah haluan. Mereka ramai-ramai membuang ideologi dan sistem komunis ala Soviet dan merangkul pasar bebas. Dari ke-15 negara itu, Rusia berubah sangat radikal, terutama sistem ekonominya. Pendekatan terapi kejut dalam perubahan ekonomi menjadi sistem pasar bebas.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan, Wakil Wali Kota Pematang Siantar Imal Raya Harahap, dan Pelaksana Tugas Sementara Kepala RSU Pematang Siantar, Iswan Lubis, bersalah karena terlibat dalam persekongkolan tender renovasi bangsal RSUD Pematang Siantar, Senin (13/11). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa ketiganya.
