Badan Pemeriksa Keuangan menilai pemerintah pusat dan daerah serta lembaga tinggi negara kurang responsif terhadap tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan di daerah. Akibatnya, dalam laporan hasil audit BPK selalu ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah tersebut.
Tersangka korupsi dalam kasus pembelian empat helikopter Mi-17 oleh Departemen Pertahanan, yang diduga merugikan negara Rp 3,2 juta dolar AS, akan diadili di peradilan koneksitas. Pasalnya, dari lima tersangka kasus ini, ada yang menjadi anggota TNI.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta melarang pengumpulan dana nonbudgeter sebab pengumpulan dana itu sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Celah ini bisa dimanfaatkan lagi menjelang Pemilihan Umum 2009.
Perkembangan kasus yang dilaporkan juga harus diketahui.
Menyusul penahanan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan semasa pemerintah Megawati, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan pemeriksaan terhadap para menteri lain yang masih menjabat saat ini yang juga menggunakan dana nonbujeter. Agar tak ada kesan tebang pilih, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo kemarin. Namun, Tjahjo tak mau menyebut siapa saja menteri yang pernah menggunakan dana nonbujeter itu.
Aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy telah menghilangkan pendapatan negara dari sektor pajak sekitar Rp 263 triliun per tahun. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan akan membentuk direktorat khusus untuk memburu aktivitas ilegal, seperti penyelundupan, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, dan penambangan liar itu.
Kejaksaan yakin terpidana korupsi proyek Export Oriented (Exor) I Pertamina di Balongan, Tabrani Ismail, masih di Indonesia. Selain menunggui dia di rumahnya di Jalan Komando, Jakarta Selatan, kejaksaan mencari tahu keberadaan mantan Direktur Pengolahan Pertamina itu melalui dokternya.
Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Studi Hukum dan Advokasi Rakyat Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (30/11).
Dua orang saksi yang diperiksa dalam persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Efendi menyatakan mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tentang penunjukan langsung.