Buron Diinventarisasi; Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Suatu Kemajuan

Kejaksaan Agung segera melakukan inventarisasi buronan Indonesia, baik tersangka maupun terpidana, yang lari ke Singapura. Langkah ini diambil terkait dengan akan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia.

Pemerasan; KPK Tangkap Tujuh Pemeras Parlemen Inggris

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap tujuh orang yang diduga tergabung dalam jaringan pemeras yang berniat memeras anggota parlemen dari Inggris yang tengah berkunjung ke Indonesia. Mereka ditangkap di sebuah rumah yang menjadi markas komplotan tersebut di Kompleks Depok Maharaja, Kamis (26/4) petang.

KPK Periksa Hidayat Achyar

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis (26/4), memeriksa advokat Hidayat Achyar. Hidayat yang tergabung dalam kantor advokat Ihza&Ihza diperiksa sebagai saksi terkait pengadaan sistem pemindai sidik jari otomatis pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Kwik Diperiksa di Kejati; Dalam Soal Penyaluran JPS, Bank Dunia Dinilai Tidak Adil

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie diperiksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait hibah dana Bank Dunia untuk proyek jaring pengaman sosial atau JPS tahun 2002 di Jakarta.

Sjachriel Gunakan APBD untuk Keluarga

Mantan Gubernur Kalimantan Selatan M. Sjachriel Darham didakwa telah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Menurut tim jaksa penuntut umum yang beranggotakan Suharto, Muhibudin, dan Chatarina Girsang, ia antara lain dipersalahkan telah melakukan perjalanan di luar dinas, membeli telepon seluler, mobil, tanah, ruko, serta asuransi untuk para kerabatnya. Akibat tindakannya itu, negara dirugikan sebesar Rp 8,3 miliar.

BPK Minta Pemerintah Hentikan Pemekaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pemerintah agar tak lagi mengusulkan pembentukan daerah baru karena pemekaran berdampak negatif bagi perekonomian. BPK meminta pemerintah mengevaluasi hasil pemekaran terdahulu. Bagaimana APBD mereka, bagaimana proporsi anggaran untuk publik, dan kualitasnya, kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang, di kantornya di Jakarta kemarin.

ICW Akan Adukan Legislator ke Badan Kehormatan

KPK mulai mengusut aliran duit ke DPR.

Konglomerat Hitam Tak Punya Paspor

Kedutaan Besar RI di sana mengaku sulit mengendus pergerakan konglomerat hitam melintas Indonesia-Singapura.

KPK Periksa Pengacara Ihza & Ihza

Direktorat Jenderal Pajak mengkaji pajak Tommy.

DPR Siap Panggil Hamid dan Yusril

DPR akan memintai keterangan Menteri Hukum HAM Hamid Awaluddin dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Mereka akan ditanya seputar kasus pencairan dana milik Tommy Soeharto di BNP Paribas.

Subscribe to Subscribe to