Buletin Anti-Korupsi: Update 2017-1-3 5.30 p.m.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 3 Januari 2017
POKOK BERITA:
“Awasi Penempatan Pejabat”
Kompas, Senin, 2 Januari 2017
Penangkapan Bupati Klaten, Jawa Tengah, periode 2016-2021 Sri Hartini merupakan puncak gunung es fenomena jual beli jabatan pemerintahan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat informasi hal serupa diduga juga berlangsung di sejumlah daerah.
Tahun 2016 menunjukkan mulai adanya perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tercatat ada dua gebrakan penting yang dilakukan Presiden. Pertama, kebijakan anti-pungutan liar melalui pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kedua, kebijakan pencegahan korupsi dalam birokrasi yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Dua kebijakan tersebut cukup mampu menambah kekuatan negara melawan kejahatan korupsi.
Antikorupsi.org – 9 Desember serentak dirayakan oleh warga dunia sebagai Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Sejumlah pemuda dan pemudi di Jakarta, Indonesia memilih merayakannya melalui cara-cara kreatif.
Banner besar bertuliskan “Kutunggu Insyafmu” terpampang di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat, 9 Desember 2016. Sebuah bangunan lawas yang kini berfungsi sebagai Historia café mulai dipenuhi oleh pengunjung.
Pelaku korupsi sangat beragam, baik latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, identitas yang terkait dengan SARA, maupun jenis kelamin. Semua keragaman itu tidak ada kaitannya dengan pertanyaan: mengapa korupsi sangat diminati banyak orang?
Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Desember 2016 – Liputan investigasi Majalah Tempo bertema “Jejak Suap Resep Obat” meraih juara pertama kategori In-depth reporting dan Investigative reporting Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2. Tempo mengalahkan dua karya finalis lainnya dari Harian Jogja dan Media Indonesia.
Liputan investigasi tersebut ditulis oleh Mustafa Silalahi, Pramono, dan Rusman Paraqbueq. Liputan dipublikasikan pada Majalah Tempo tanggal 2 November 2015.
Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar malam puncak penganugerahan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2. Acara digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2016.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam sambutan acara mengatakan, media berperan besar dalam membongkar skandal dan kejahatan yang dilakukan aktor penguasa.
Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
ICW-Perludem, 2016
Pemilu adalah momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara pemilu.
Saat ini tengah dilakukan seleksi anggota komisioner KPU dan Bawaslu baru sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu saat ini untuk mendapatkan pembelajaran mengenai apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan diperbaiki.
Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
ICW-Perludem, 2016
Pemilu adalah momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara pemilu.
Saat ini tengah dilakukan seleksi anggota komisioner KPU dan Bawaslu baru sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu saat ini untuk mendapatkan pembelajaran mengenai apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan diperbaiki.
AYO LAPORKAN REKAM JEJAK CALON ANGGOTA KPU DAN BAWASLU PERIODE 2017-2022
Saat ini tengah diadakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Tim Seleksi (Timsel) yang dibentuk Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 58 dari 512 nama calon yang lolos seleksi tahap II. Selanjutnya, Timsel membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 27 Desember 2016 – Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu berhati-hati dalam kasus E-KTP.
“Saya menduganya begitu, KPK terlalu berhati-hati,” ujar Emerson, di Bogor, Rabu 21 Desember 2016.
KPK menurutnya terlalu lama dalam memproses kasus tersebut. Hal itu diantaranya terlihat dari penetapan tersangka yang terkesan dicicil.
Ia mengatakan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan KPK terkait kasus E-KTP.
