21 Maret 2017, penyidik tersohor KPK, Novel Baswedan, diberi surat peringatan kedua (SP2) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak ada alasan jelas mengapa peringatan itu keluar. Namun yang pasti, setelah SP2 itu menjadi konsumsi publik, selang 7 hari kemudian, yakni pada 27 Maret 2017 SP2 untuk Novel Baswedan dicabut. Pimpinan KPK melalui Agus Rahardjo hanya mengatakan jika penyidik KPK diminta untuk fokus pada penanganan kasus-kasus penting.

A number of professors united in the Rectors’ Forum visited the office of the Corruption Eradication Commission (KPK) on Friday, 17 March 2017. The professors brought lanterns on their visit, as a symbol of support to the KPK to continue pursuing the e-ID card project corruption case, while also rejecting all attempts of weakening the Commission through revision of the law.

Guru Besar yang tergabung dalam Forum Rektor mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada jumat, 17 Maret 2017 lalu. Kedatangan para Guru Besar sekaligus membawa lentera sebagai simbol dukungan agar korupsi proyek e-KTP ditutaskan sekaligus menolak segala bentuk pelemahan KPK melalui revisi undang-undang.

Paska tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi membutuhkan Hakim MK untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Patrialis. Keberadaan Hakim pengganti Patrialis sangat mendesak mengingat akan banyak bermunculan upaya permohonan sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dalam waktu dekat.

Several days before the reading of the indictment, the Chairman of the Corruption Eradication Commission has hinted that ‘big names’ would be mentioned in the tempest of e-KTP corruption. This hint was proven during the trial session, during which the public prosecutor did not only mention names of dozens of members of Parliament who were allegedly involved, but also the amount: hundreds of billions of rupiahs that flowed into a number of political parties.