Makna Gratifikasi Perlu Diperluas secara Hati-hati

Makna gratifikasi perlu diperluas sebab ada sejumlah penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak luar yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, perluasan makna ini harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi munculnya berbagai interpretasi.

Presiden Jangan Beri Remisi kepada Koruptor

Presiden diminta tidak memberi remisi atau pengurangan hukuman terhadap terpidana korupsi pada perayaan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus nanti. Jika remisi diberikan, artinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingkari komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Presiden Tegakkan Antikorupsi; Tuduhan pada Paskah dan Kaban Tak Masuk Kontrak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menegakkan komitmen antikorupsi serta pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti ditandatangani setiap menteri sebelum dilantik menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

Baru Empat Partai Politik Serahkan Laporan Dana Kampanye

Pada minggu ketiga masa kampanye Pemilu 2009, baru empat partai politik yang sudah menyerahkan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum.

DPRD Medan Ikut Menikmati Uang APBD

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan ternyata ikut menikmati uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Medan. Uang tersebut digunakan untuk tunjangan hari raya dan tali asih.

Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Balaraja Diselidiki

Kejaksaan mencocokkan informasi.

Eks Bendahara Purwakarta Dipenjara 8 Tahun

Entin Kartini, bekas Bendahara Pemerintah Kabupaten Purwakarta, kemarin divonis hukuman penjara delapan tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Entin terbukti dalam kasus korupsi dana pembangunan gedung Islamic Center dan dana bencana alam Rp 3,7 miliar.

MA Bebaskan 40 Anggota DPRD Kota Padang

“Pemberantasan korupsi bisa jalan di tempat.”

Golkar Coret Kader Bermasalah

Partai Persatuan Pembangunan mencalonkan lagi penerima dana BI.

KPU Dinilai Boros Karena Mobil Dinas Lama Masih Layak

Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengadaan mobil untuk tujuh anggotanya menuai kritik. Mantan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surachmin menilai KPU tidak menganut prinsip efisiensi dalam pengadaan mobil tersebut.

Subscribe to Subscribe to