Terdakwa kasus penyalahgunaan dana Bank Indonesia, Rusli Simanjuntak, mempertanyakan kerugian negara dalam kasus aliran dana BI kepada Siswo Suyanto, ahli keuangan negara dari Departemen Keuangan, yang memberi keterangan dalam persidangan di Pengadilan Korupsi kemarin. "Apakah ada kerugian jika penyelesaian BLBI telah menghemat Rp 100 triliun dibanding Rp 100 miliar, bagaimana?" kata Rusli.
Komisaris Utama Bank Bukopin Saean Achmadi kemarin diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Bukopin. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy, Achmadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara Rp 76,34 miliar itu.
Pengadilan Negeri Purwakarta kemarin memvonis mantan Bupati Kabupaten Purwakarta Lily Hambali Hasan satu tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam dan pembangunan gedung Islamic Center senilai Rp 3,793 miliar.
Setelah MA Menangkan Kasasi PT Timor Putra
Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mau terburu-buru menanggapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT Timor Putra Nasional atas Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah. Sebagai jaksa pengacara negara (JPN), Kejagung akan lebih dulu berdiskusi dengan menteri keuangan.
Sidang dugaan korupsi APBD yang melibatkan Wakil Wali Kota Medan Ramli mulai memasuki babak akhir. Lebih ringan dengan pasangannya, Wali Kota Abdillah, yang dituntut delapan tahun, dalam sidang kemarin mantan Sekda tersebut dituntut lima tahun penjara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kemacetan penanganan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lembaga superbodi tersebut berjanji mengambil alih penanganan kasus yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut manakala Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerah.
KPK Periksa Saksi Minggu Depan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bahan penyelidikan terkait temuan 400 cek perjalanan yang mengalir ke sejumlah anggota DPR. Setelah mengantongi nama-nama mereka yang memberi dan menguangkan cek, pekan depan KPK mulai memanggil mereka yang ditengarai berhubungan dengan kasus tersebut.
Penyerapan yang rendah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih terjadi hingga akhir semester I/2008. Fakta menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, tingkat penyerapan APBD rata-rata di bawah 30 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Daerah pada 22 Agustus 2008 menyatakan keprihatinannya karena masih rendahnya penyerapan APBD (Media Indonesia, 1 September 2008). Penyerapan anggaran APBD yang rendah dan lambat itu tentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah terganggu dan pembangunan daerah menjadi mandek akibat banyaknya proyek yang tak digarap.
Sulit Mencari Dirjen Berintegritas Tinggi
Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos Group Jumat malam (11/9) menganugerahkan Birokrasi Award kepada delapan direktur jenderal (Dirjen) terbaik di negeri ini. Seperti apa prestasi para Dirjen tersebut sehingga layak mendapat apresiasi di tengah citra buruk birokrasi.
Bekas Konsul Jenderal atau Konjen di Kinabalu, Malaysia, Arifin Hamzah dan Muchamad Sukarna, ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka diduga melakukan pungutan tarif dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kota Kinabalu.
