"Di Indonesia, sangat mudah membuat lebih dari satu kartu tanda penduduk."

Mantan Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Ferry Mursyidan Baldan, menilai penggunaan nomor pokok wajib pajak tak diperlukan dalam sumbangan dana kampanye. Alasannya, penggunaan nomor pokok bisa menghalangi masyarakat dalam menyumbang. "Tidak semua orang mempunyai nomor pokok wajib pajak," kata Ferry dalam acara diskusi di Jakarta kemarin.

Hasil audit atas dana kampanye partai politik tidak dapat dijadikan bukti bahwa anggaran partai akuntabel dan transparan. Proses audit yang dilakukan akuntan publik hanya dilakukan berdasarkan data yang diserahkan partai, tanpa ada wewenang akuntan untuk melakukan audit investigasi.

Beberapa hal yang kontras mulai diperdebatkan ketika salah seorang akademisi dan praktisi yang sering terlibat aktivitas pemberantasan korupsi justru ditahan atas tuduhan korupsi. Romly Atmasasmita, guru besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, mantan pejabat Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM), menjadi ahli yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Kemudian, banyak yang bilang bahwa Romly harus dibela. Sebab, dia korban buruknya sistem. Penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan lebih dilihat sebagai upaya serangan balik koruptor, bahkan kental urusan politis. Tapi, bukankah tidak ada maaf untuk koruptor? Termasuk, teman dekat atau bahkan saudara.

KPK diminta menyelisik kemungkinan penyelewengan dananya.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Shaleh mengatakan akan mengembalikan dana renovasi ruang kerja anggota DPR setelah mendapat kepastian fraksi yang menolak. "Jika menolak, dananya akan dikembalikan ke kas negara," kata Nining di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Penyidik Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Seorang tersangka itu berasal PT Sarana Rekatama Dinamika, pelaksana komputerisasi Sisminbakum.

Selama ini belum ada sanksi sosial yang memadai dari masyarakat terhadap para koruptor.

Demikian dikatakan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suryohadi Djulianto, dalam bedah novel Imperium: Politik, Retorik, Korupsi di Ghra Kompas Gramedia Bandung, Senin (17/11). “Bayangkan, masih ada koruptor yang menggelar open house di penjara dan dikunjungi banyak orang,” ujarnya. Ini cermin rendahnya sanksi sosial tersebut.

Terdakwa rekanan Departemen Perhubungan, Deddy Suwarsono, dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 75 juta subsider enam bulan kurungan.

Kejaksaan Agung Berjanji Lengkapi Berkas

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu saling jujur dan terbuka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sehingga jalan keluar persoalan itu akan lebih mudah ditemukan.

Keterlibatan Yusril Terus Diusut
Petinggi PT Sarana menjadi tersangka.

Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan keterlibatan bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kami selidiki ada fakta hukum yang mengait dia atau tidak," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di kantornya kemarin.

Fraksi Partai Demokrat, menyusul sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menolak pelaksanaan renovasi ruang kerja anggota DPR yang menghabiskan anggaran Rp 32,5 miliar.