……” Kurang lebih, dalam karakter korupsi ini, kekuatan politik digunakan sebagai alat bagi kelompok bisnis untuk mendapatkan hak, konsensi, proyek, dan sejenisnya yang bertujuan mempertahankan dan mengembangkan skala keuntungan. Dengan kata lain, fungsi-fungsi konstitusional yang diberikan UUD 1945 terhadap anggota DPR “dijual” dengan imbalan uang untuk memperkaya kelompok bisnis “……

Kejaksaan Agung mengundang Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan ekspose atau gelar perkara kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, gelar perkara kasus yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 1,3 triliun itu akan dilakukan pekan depan. ”Ekspose ini untuk mencari penyelesaian, sebab penyidikannya sudah terlalu lama,” kata Jasman di kantornya kemarin. ”Ini tak bisa dibiarkan,” Jasman menambahkan.

Uang diberikan tiga kali sebesar Rp 3 miliar.

Motivasi pemberian uang dari Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Surabaya Hontjo Kurniawan kepada anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Jamal, adalah sebagai dana kampanye. Menurut Erman Umar, pengacara Hontjo, penyerahan uang kepada Hadi dilakukan tiga kali dengan nilai sebesar Rp 3 miliar.

Hasil kajian ICW menemukan kelebihan biaya penerbangan tahun 2009 bisa mencapai Rp.1.278 miliar lebih). Dan kelebihan ini harus dikembalikan kepada jemaah.

Silahkan klik disini untuk mengunduh file yang dipresentasikan dalam press briefing di kantor ICW, Rabu, 11 Maret 2009...

Dukungan kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal, dan anggapan bahwa yang dialaminya hanyalah nasib apes, menunjukkan bahwa menjadi anggota legislatif masih lebih ditujukan untuk mencari nafkah dan bukan wakil rakyat dengan standar moral tertentu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak bangsa Indonesia berjihad melawan berbagai bentuk korupsi yang saat ini merajalela. Presiden meminta siapa pun yang memiliki kekuasaan, baik di lembaga pemerintahan maupun legislatif, untuk mencari rezeki dengan halal dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Kabut misteri dugaan suap yang menyeret politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal sedikit terungkap. Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan mengakui, uang yang diserahkan kepada Hadi merupakan bantuan dana kampanye untuk pencalegan Pemilu 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera memeriksa anggota Fraksi Demokrat DPR, Jhonny Allen Marbun, yang disebut-sebut Abdul Hadi Djamal menerima uang dari Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jawa Wira Bakti.

Ditandatanganinya Deklarasi Partai Anti-Korupsi oleh hampir semua Partai Politik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah fenomena yang menarik. Di satu sisi hal tentu baik dalam konteks pencegahan korupsi. Mengingat banyaknya skandal korupsi di Departemen Pemerintah dan Parlemen terkait dengan Partai Politik. Di sisi yang lain, hal ini dapat saja dianggap sebagai sebuah pesan kampanye. Promosi partai politik menjelang Pemilu. Seakan semua masalah korupsi di Partai Politik sudah selesai, tidak perlu dipermasalahkan lagi, dan Pemilu adalah saatnya memberikan kepercayaan kepada Partai Politik. Maksud baik dari deklarasi Anti-korupsi oleh Partai Politik dan KPK bisa jadi membingungkan ketika justru dilakukan menjelang Pemilu. Dimana pemilu seharusnya menjadi ajang evaluasi terhadap kekuasaan politik termasuk Partai Politik. Bejibunnya skandal keuangan dan korupsi di sektor politik seharusnya menjadi perhatian publik yang penting menjelang Pemilu 2009 nantinya. Catatan ini juga penting untuk Partai Politik dan KPK untuk mengambil langkah-langkah signifikan dalam mendorong ”Partai Anti-Korupsi”. Dalam paper singkat ini, Divisi Korupsi Politik ICW mencoba menggambarkan problem krusial terkait skandal korupsi dan pendanaan Partai Politik, yaitu terkait dengan; Kasus Korupsi Partai Politik, Buruk Pengaturan terkait Keuangan Partai Politik, Buruk Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik dan Skandal Korupsi terkait politisi/kader Partai Politik.

Silahkan klik di sini untuk mengunduh file secara lengkap dalam format PDF...

ICW melakukan analisis terhadap pelaporan dana kampanye parpol. Berikut adalah release ICW soal pelaporan dana kampanye tersebut.