KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nilai plus atas tindakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hatta Rajasa dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Wahyono yang berinisiatif melaporkan gratifikasi pesta pernikahan anak mereka.
Rekaman penyidik menunjukkan Darmawati siapkan Rp7 miliar untuk DPR.
KETUA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Johnny Allen Marbun dalam persidangan. Selama persidangan perkara, saksi menyebut anggota DPR RI Komisi VI tersebut telah menerima uang senilai Rp1 miliar dari tersangka Abdul Hadi Djamal.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan mengeksekusi dua terpidana perkara cessie (hak tagih) Bank Bali sebesar Rp546 miliar yakni Djoko Sugiarto Tjandra, pemilik PT Era Giat Prima (EGP) dan Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (16/6).
TERPIDANA kasus korupsi proyek pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan (Dephub), Bulyan Royan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tingkat pertama. Kuasa hukum Bulyan, Sapriyanto Refa menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah melakukan kekeliruan, dengan menjatuhkan putusan hukuman yang tidak sesuai dengan surat dakwaan.
Penegakan hukum terhadap kepala daerah yang bertindak pidana korupsi memang sering menemui batu sandungan. Selain faktor munculnya konflik kepentingan, prosedur izin dari presiden untuk menyidik kepala daerah tidak jarang menjadi faktor lamanya penyelesaian perkara.
Awal tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas baru. Mereka beranggotakan penyidik-penyidik berpengalaman. Namanya Satgas Koordinasi Supervisi (Korsup) Korupsi Daerah. Sesuai namanya, tugas mereka berkeliling ke daerah-daerah.
Selama tiga tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap sedikitnya 23 kepala daerah koruptor. Ada gubernur, wali kota, hingga bupati.
Penyidik Kantongi Motif Pemberian Cek ke DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau gegabah ketika mengusut dugaan suap di balik pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) yang menyeret Miranda Swaray Goeltom. Tim penyidik optimistis, keterlibatan Miranda dapat diungkapkan dalam sidang.
Mencermati pemilihan presiden, tampaknya agenda politik mereka hanya dititikberatkan pada kebijakan dan pola perekonomian yang akan diterapkan seandainya mereka terpilih. Tidak satu pun pasangan calon yang memprioritaskan agendanya pada penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang nyata-nyata masih sangat marak.
"Seandainya saya bukan besan Presiden, saya tidak akan berada di sini."
Terdakwa kasus aliran dana Bank Indonesia, Aulia Tantowi Pohan, menyatakan dirinya adalah korban konspirasi politik dan ambisi kekuasaan dengan Bank Indonesia sebagai alatnya. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini juga merasa menjadi korban opini publik sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
