Kebijakan release and discharge zaman Megawati contoh "perselingkuhan" penguasa dan bisnis.
KOORDINATOR Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh mengingatkan untuk mewaspadai capres atau cawapres yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan bisnis. Konflik kepentingan itu sangat berbahaya bagi efektivitas pelaksanaan pemerintahan.
Komisi I menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara di tingkat Komisi I dan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan, tuntas diselesaikan dalam rapat kerja kali ini.
Mantan komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesoedibjo, Kamis (25/6), hadir sebagai saksi dalam persidangan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum dengan terdakwa Syamsuddin Manan Sinaga di PN Jakarta Selatan. Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan mantan Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak juga menjadi saksi.
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kritik. Presiden dinilai menuding tanpa fakta, bahkan tidak pernah mengklarifikasi kepada KPK tentang informasi yang diperolehnya.
Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat diperintahkan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah, sebelum 1 Oktober 2009. Dengan demikian, sebelum masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir, sudah ada kepastian terhadap nasib pengadilan tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
TERTANGKAPNYA Hengky Samuel Daud, bos PT Istana Sarana Raya, dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) menimbulkan efek bola salju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan mendapat amunisi baru dan siap-siap menciduk para kepala daerah yang terindikasi kuat terlibat kasus itu. Optimisme tersebut diperoleh setelah semua bukti pendukung dikumpulkan. (Jawa Pos, 22 Juni 2009).
Terpidana kasus korupsi dana hak tagih (cessie) Bank Bali Rp 546 miliar Djoko Sugiarto Tjandra masih bebas melenggang. Setelah dikabarkan berada di Papua Nugini (PNG), bos Grup Mulia tersebut dilaporkan telah terbang lagi ke negara lain.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyadapan handphone (HP) Rani Juliani dan Nasrudin Zulkarnain atas perintah Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar awal Januari lalu. Itu dilakukan setelah Antasari mengungkapkan bahwa sang istri, Ida Laksmiwati, mendapat teror saat berada di pusat perbelanjaan.
TULISAN singkat ini hendak menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait dengan calon pejabat. Sebab, penciptaan pemerintahan terbuka dan transparan (open and transparence government) sebagai target ditetapkannya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mustahil berhasil jika para calon pejabat tidak terbuka dan tidak bersih.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegur jaksa penuntut umum perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum dengan terdakwa Romli Atmasasmita. Menurut majelis hakim, jaksa harus menunjukkan keseriusan memanggil saksi yang akan dihadirkan dalam sidang.
