Sidang kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM dipastikan tidak menghadirkan mantan Menkum HAM Hamid Awaludin sebagai saksi. Duta besar RI di Rusia itu meminta majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya karena tidak bisa meninggalkan tugas.
Setiap upaya politisasi atas keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari internal maupun eksternal, harus dihindari. Jadi, tidak ada kesan adanya usaha untuk memandulkan keberadaan komisi itu.
Yusuf Erwin Faishal membenarkan, rekomendasi dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemanfaatan penggunaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan dikeluarkan saat dia menjadi ketua komisi itu.
Terdakwa Agus Syafiin Pane dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Pejabat fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, itu dituntut pidana atas tuduhan menerima suap dalam pengurusan dokumen proses pengeluaran barang impor dari wilayah pabean Tanjung Priok, Jakarta.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Kejaksaan Agung segera menjatuhkan sanksi terhadap 21 jaksa di Jawa Barat yang diduga melakukan penyimpangan selama 2003 hingga 2009. ”Dari hasil pemeriksaan kami, sebagian besar jaksa itu terbukti melakukan perbuatan tercela," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Muhammad Amari di kantornya kemarin.
Terdakwa Made Astawa Rai mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu didakwa melakukan korupsi dalam proyek penyiapan data dan info spatial sumber daya alam di 30 kabupaten tertinggal.
Departemen Agama menghitung dari harga kontrak, bukan dari selisih harga.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, dugaan korupsi tersebut adalah penggelembungan biaya penerbangan dan biaya operasional dalam negeri dan Arab Saudi senilai US$ 127,7 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun.
| File presentasi ICW |
Upaya pemerintah mendamaikan ketegangan antarpenegak hukum diharapkan tak akan melemahkan pemberantasan korupsi. "Jangan sampai menghilangkan upaya pemberantasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho. Pernyataan itu menanggapi rapat koordinasi yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Perpu dikeluarkan jika Undang-Undang Tipikor tak rampung.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.
Penyidik Polri tengah mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.
