Pemerintah memperluas arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun atau nyaris 10% dari anggaran pendidikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kebijakan tersebut tidak tepat.
Kamis (29/8) sekitar pukul 23.14 WIB, akun resmi Instagram Indonesia Corruption Watch (ICW) @sahabaticw di-suspend atau diberhentikan sementara oleh pihak META dengan alasan melanggar aturan internal platform.
Rabu, 27 Agustus 2024
Kami, organisasi non-pemerintah (NGO) yang bertandatangan di bawah ini dari berbagai belahan dunia, menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap penggunaan gas air mata yang brutal dan tidak pandang bulu oleh aparat keamanan selama protes terhadap dinasti politik di berbagai kota di Indonesia.
Global Commission on Elections, Democracy & Security melalui laporannya yang dirilis pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) tantangan terbesar yang menghambat integritas pemilihan umum (Global Commission on Elections, Democracy & Security, 2012). Salah satu di antaranya: pendanaan politik yang tidak terkontrol, tidak terungkap, hingga bersifat tertutup akibat regulasi yang tidak memadai.
Aksi #PeringatanDarurat pada 22 Agustus 2024 di sejumlah wilayah menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Kepolisian. #PeringatanDarurat merupakan aksi yang diinisiasi oleh kelompok warga yang mendesak agar tidak adanya manipulasi aturan oleh pemerintah dan DPR demi melanggengkan politik dinasti Presiden Joko Widodo.
Selasa, 20 Agustus 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan catatan dan rekomendasi atas persoalan korupsi pendidikan dan pengabaian kewajiban konstitusional wajib belajar tanpa pungut biaya kepada Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan yang dibentuk Komisi X DPR RI.
Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan hasil tes tertulis kepada masyarakat. Dari 236 kandidat, Pansel diketahui memangkas lebih dari setengahnya dan hanya menyisakan 40 orang. Bila dilihat dari nama-namanya, ada setumpuk persoalan yang mesti diulas lebih lanjut, khususnya mengenai dominasi kandidat dengan latar belakang aparat penegak hukum.
Pelaporan dana kampanye dalam Pilkada serentak 2024 kemungkinan besar akan dilakukan secara tidak serius dan tidak mengedepankan aspek kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.. Hal ini difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lagi-lagi mengutak-atik peraturan dana kampanye, membuat gelaran pemilu semakin jauh dari prinsip integritas.
Kasus korupsi dana hibah pilkada marak terjadi. Negara berpotensi merugi hingga miliaran rupiah dan integritas pilkada tercoreng. Perlu ada pengawasan yang ketat.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan tujuh orang akademisi yang juga berasal dari sejumlah pusat studi hukum di berbagai Universitas, telah menyusun legal anotasi dalam rangka melakukan eksaminasi atas putusan dalam perkara korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero), spesifik putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro.
