MULAI hari ini, 30 April 2010, semua badan publik tidak lagi bisa menyembunyikan informasi manakala ada pihak yang meminta. Jika selama ini akses dan penyediaan informasi badan publik kurang transparan, kini tak akan terjadi. Bahkan, jika ngotot tidak menyediakan informasi secara terbuka, badan publik tersebut bisa dituntut.

Tuntutan menyediakan informasi kepada publik berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan amanatnya, UU KIP (UU 14/2008) ini harus diberlakukan setelah dua tahun disahkan pada 2008 lalu.

Hakim Muhtadi Asnun, yang pernah menjadi ketua majelis hakim kasus Gayus Tambunan, batal diperiksa sebagai saksi oleh Tim Independen Mabes Polri. Sedianya Asnun diperiksa terkait dugaan praktik mafia hukum dalam penanganan kasus Gayus pada 2009. Namun, karena sakit dan sedang berada di luar kota, pemeriksaan Asnun diundur hingga Senin (3/5).

Pengacara Asnun, Farhat Abbas, menyampaikan hal itu, Rabu (28/4). ”Pak Asnun punya masalah dengan lambungnya. Beliau juga masih berada di Tuban, Jawa Timur,” tutur Farhat.

Akibat perkara pajak Gayus Halomoan P Tambunan di tubuh kejaksaan tidak terlalu menyentak. Tidak sekuat saat Urip Tri Gunawan tertangkap tangan bersama uang suap 660.000 dollar Amerika Serikat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dua tahun silam.

Unsur ”merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan korupsi pengadaan floating crane PT Bukit Asam dipertanyakan. Menurut direksi PT Bukit Asam, pengadaan jasa bongkar muat batu bara dengan floating crane tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tiga institusi pemerintahan, yaitu Kementerian Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, sepakat membuat tim dan kesepakatan bersama untuk membenahi Pengadilan Pajak. Pembenahan itu, antara lain, terkait dengan perekrutan dan pengawasan terhadap hakim serta transparansi proses sidang dan putusan Pengadilan Pajak.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (28/4) di Jakarta, memutuskan untuk menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK.

Pemberi Suap dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Belum Tersentuh

KompasKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan perkara dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004.

Anggota Komisi III DPR meminta KPK tak pilih kasih dengan hanya menyidangkan empat anggota DPR periode 1999-2004 yang disebut sebagai penerima. KPK juga harus mengungkapkan pemberi suap.

Ada dua kegiatan pada Rabu, 21 April, terkait peniup peluit. Pertama, penganugerahan Whistleblower Award oleh Komunitas Pengusaha Antisuap kepada Susno Duadji. Kedua, seminar ”Pemberlakuan Mekanisme Pembuktian Terbalik dan Perlindungan Whistleblower” di Universitas Indonesia.

Wakil Presiden Simbol Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/4) ini, dijadwalkan meminta keterangan dari mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya dimintai keterangan terkait kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Menkum HAM Patrialis Akbar diusulkan untuk memimpin panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama pansel disampaikan kepada presiden awal pekan ini dan tinggal menunggu ditandatangani.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan hal itu di Istana Negara, Jakarta, kemarin. ''Ketuanya saya, mengusulkan menteri hukum dan HAM untuk (pansel) KPK,'' kata Djoko.