"Menciutnya jumlah pajak Paulus dari Rp 399 miliar menjadi Rp 7,9 miliar melibatkan permainan pajak."
Indonesia Corruption Watch meminta Kejaksaan Agung berinisiatif membuka kembali kasus pajak yang melibatkan Komisaris PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Paulus Tumewu.
"Kami melihat ada kejanggalan sampai keluarnya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP)," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho kepada Tempo kemarin.
Mahkamah Agung didesak membatalkan rencana membangun gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 17 kota. Dana yang dibutuhkan bakal sangat besar dan pembangunan dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.
"Itu cuma menghamburkan uang negara," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui sambungan telepon kemarin.
Anggota staf ahli Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bersedia menjadi anggota panitia seleksi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya bersedia, tapi tergantung, apakah ada pertimbangan efisiensi pemilihan ketua baru ini," ujar Erry ketika dihubungi Tempo kemarin. Erry merasa perlu menyatakan efisiensi pemilihan Ketua Komisi, yang segera berakhir Desember 2011. Sebab, dengan sisa tujuh bulan ini, menurut Erry, praktis selama 2010 hanya akan diisi proses pemilihan.
Polisi akan segera memeriksa kembali Susno.
Pengacara Komisaris Jenderal Susno Duadji, Mochamad Assegaf, menolak keras tudingan bahwa kliennya menerima aliran dana US$ 500 ribu atau sekitar Rp 5 miliar melalui pengacara Haposan Hutagalung.
"Isu semacam itu tidak pernah muncul dan tak pernah saya dengar," kata Assegaf saat dihubungi kemarin sore. "Saya terkejut mendengar isu versi Haposan ini dari Anda."
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengatakan kemampuan memutus mata rantai mafia hukum ada di tangan para advokat.
"Kalau advokat tidak dilibatkan dan masih dianggap tidak memiliki peran penting, pemberantasan mafia hukum di Indonesia tidak mungkin berhasil," kata Otto dalam Musyawarah Nasional I Peradi di Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Organisasi keagamaan berpotensi besar ikut mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena mereka punya pengaruh besar di masyarakat. Potensi itu hanya akan terwujud jika lembaga keagamaan mampu menjaga integritas dan kemandiriannya terhadap kekuasaan.
”Lembaga keagamaan dapat maksimal menjaga kekritisannya jika mereka mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah,” kata Romo Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jumat (30/4), dalam diskusi di Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilization (CDCC), Jakarta.
Rencana pembangunan gedung baru di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dipaparkan kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat menilai, apakah gedung baru yang direncanakan menyerap anggaran Rp 1,8 triliun itu pantas dibangun atau tidak.
Pemerintah daerah dan perusahaan milik atau bekerja sama dengan pemerintah daerah wajib memberikan informasi kepada publik. Mereka tak bisa lagi menghalangi-halangi peminta informasi karena bisa diancam penjara satu tahun dan denda Rp 5 juta.
”Selama ini elemen masyarakat, terutama lembaga swadaya masyarakat, kerap kesulitan meminta data. Padahal, data itu sifatnya informatif, bukan rahasia,” kata Peneliti Senior Lembaga Penelitian dan Analisis Wacana Blora Kunarto Marzuki di Blora, Jawa Tengah, Minggu (2/5).
Publik berhak tahu kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi atas pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penanganan kasus Bank Century. DPR juga harus menuntaskan proses politiknya dengan menyatakan pendapatnya.
