Komisi Yudisial (KY), tampaknya, kesal juga dengan mangkirnya para hakim agung dari pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan. Karena itu, lembaga pimpinan Busyro Muqoddas tersebut akan melakukan pemeriksaan tanpa hakim yang bersangkutan.
"Besok (hari ini, Red) kami plenokan. Yakni, pemeriksaan tanpa kehadiran hakim yang bersangkutan atau in absentia," kata Ketua KY Busyro Muqoddas saat dihubungi di Jakarta kemarin (30/5).
TENTU kita semua masih ingat kiprah seorang perwira tinggi polisi bernama Susno Duadji beberapa waktu lalu (Kamis, 18 Maret 2010) yang telah gagah berani melapor ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Apa yang dilaporkan, secara umum, adalah hal yang berhubungan dengan mafia kasus pajak senilai Rp 24 miliar.
Sejak pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka pada 25 Mei lalu, sudah ada 62 peminat yang mendaftar. Mayoritas berprofesi pengacara. Di luar jalur pendaftaran, terdapat beberapa nama yang diusulkan menjadi calon pimpinan KPK. Di antaranya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas.
Pemprov Jatim tak boleh berpuas diri setelah menerima penghargaan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai provinsi paling baik di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik. Justru, dengan penghargaan tersebut, Jatim harus terus mendorong perbaikan pelayanan publik. Sebab, layanan publik yang baik menjadi elemen vital pemberantasan korupsi di Indonesia.
LPSK Ngotot Minta Dipindahkan dari Rutan Mako Brimob
Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji bakal lebih lama menghabiskan waktu di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sebab, masa penahanan jenderal bintang tiga nonjob yang bakal habis besok (31/5) itu diperpanjang hingga 20 hari ke depan.
Panitia seleksi (pansel) calon pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kejelasan kepada DPR. Hal itu terkait dengan masa jabatan calon pimpinan KPK yang akan mereka pilih. Sebab, hingga kini pansel belum mengetahui secara pasti berapa lama masa jabatan itu.
TENGARA bahwa kemenangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak terjadi akibat adanya campur tangan dibantah Aburizal Bakrie. Bos Grup Bakrie, yang menaungi KPC, dan ketua umum Partai Golkar tersebut menilai tudingan intervensi itu sebagai upaya pencemaran nama baik dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.
''Itu hal aneh (soal adanya tudingan) yang ingin menghancurkan KPC adalah Aburizal Bakrie dan Golkar,'' kata Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, di Jakarta, kemarin (29/5).
SUDAH agak lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi menangkap basah pelaku korupsi. Sebagai rakyat yang berharap banyak pada kinerja dan gebrakan KPK, saya termasuk yang menunggu "aksi mengesankan" tersebut.
Di antara kita mungkin masih ingat, bagaimana "aksi mengesankan" KPK ketika berhasil menangkap basah Mulyana W. Kusumah, anggota KPU yang saat itu menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2005. Selanjutnya, kasus Mulyana menjadi awal terkuaknya korupsi di KPU.
Penahanan Susno Duadji Diperpanjang
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK meminta Kepolisian Negara RI menghormati keputusan lembaga tersebut untuk memberikan perlindungan kepada Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
Permintaan tersebut diungkapkan Komisioner LPSK Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi Lili Pintauli Siregar, Minggu (30/5).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, proses reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai masih membutuhkan banyak perbaikan. Sejumlah kasus pelanggaran hukum yang merugikan negara menjadi faktor utama perlunya perbaikan tersebut.
”Program reformasi yang berjalan di Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai sudah cukup baik. Namun, ruang untuk perbaikan masih banyak,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (27/5).
