ICW Juga Tolak Kandidat Polisi-Pengacara Koruptor
Dari 144 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diseleksi, kini tersisa tujuh kandidat. Setelah mengikuti tes kepribadian, mereka akan menjalani tes wawancara sekaligus penelusuran rekam jejak oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).
Mendagri Jamin Tak Ganggu Keabsahan Pemenang Pilkada
Kemendagri memastikan tetap akan melantik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka. Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pihaknya tidak akan melantik jika pemenang pemilu kepala daerah (pilkada) sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
STUDI ICW pada semester I 2010 soal penanganan kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan yang justru mengkhawatirkan. Paling tidak, ditemukan 176 kasus korupsi di berbagai daerah yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dari seluruh kasus tersebut telah ditetapkan 441 tersangka. Sementara sisi potensi kerugian negara yang timbul telah menembus angka Rp 2,1 triliun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan 11 kriteria yang bisa dijadikan dasar bagi panitia seleksi untuk memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga pegiat antikorupsi itu menilai, dari 12 calon pemimpin KPK yang dipilih panitia seleksi, separuhnya tidak layak memimpin lembaga ini.
Tersandung kasus pengadaan sarung.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menahan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. "Mulai hari ini dia ditahan di Cipinang," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kepada wartawan kemarin. Penahanan itu, menurut Johan, diperlukan untuk mempermudah penyidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan Bachtiar.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari empat jam, sejak pukul 11.00 kemarin. Menurut Johan, selama 20 hari ke depan, Bachtiar akan menghuni penjara Cipinang.
Press Release
Pejabat negara harus paham UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Hal ini penting mengingat pemahaman pejabat tersebut diperlukan tranparansi lembaga Negara terutama ketika publik menuntut hak informasi atas penyelenggaraan institusi yang dipimpinnya ntersebut. Pejabat negara terutama pemerintah harus mampu membedakan informasi yang termasuk informasi publik dan bukan informasi publik (informasi yang dikecualikan).
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) Syafii Ahmad. Selanjutnya, ia dititipkan di rumah tahanan Kepolisian Resor Jakarta Pusat.
"Tersangka ditahan setelah diperiksa sejak pagi tadi," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kepada wartawan di kantornya kemarin. Ia menambahkan, Syafii telah berulang kali menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya ditahan.
Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi, Mas Achmad Santosa, menyatakan Gayus Halomoan Tambunan, tersangka kasus mafia pajak, layak mendapat keringanan hukuman. Alasannya, Gayus berposisi sebagai whistleblower atau pengungkap pertama dalam kasus mafia pajak, yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Partai Demokrat belum memutuskan nasib As'ad.
As'ad Syam, mantan Bupati Muarojambi, Provinsi Jambi, ditangkap petugas kejaksaan pada Rabu malam lalu. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir, buron kejaksaan itu ditangkap di rumah istri keduanya di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. "As'ad ditangkap di rumah istri keduanya sekitar pukul 21.30 WIB,” ujar Babul kepada wartawan di kantornya kemarin. “Tak ada perlawanan dari yang bersangkutan.”
Dua terdakwa kasus korupsi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, I Nyoman Suteja, Direktur Executive Local Project Implementation Unit (LPIU), dan Nyoman Sangra, Bendahara LPIU, divonis 1 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Nyoman Suteja 4 tahun penjara dan Nyoman Sangra 3,5 tahun penjara.
