"Kalau gedung lama masih bisa renovasi, ya, direnovasi."
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta agar pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat dievaluasi. Sebab, belakangan ini beredar kabar bahwa fasilitas yang ada di gedung tersebut sangat berlebihan. Misalnya ada kamar mandi dan kasur mewah di ruang anggota Dewan, fasilitas spa, sauna, fitness, dan kolam renang.
Lima bulan lebih menjalani perawatan di Singapura, kondisi Nunun Nurbaetie dikabarkan membaik oleh pengacaranya, Partahi Sihombing. Tapi Partahi belum bisa memastikan apakah Nunun akan segera kembali ke Tanah Air untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebagai orang yang dituding punya peran kunci di balik kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom, Nunun tak pernah bisa dihadirkan di persidangan untuk bersaksi. Sementara itu, sejumlah saksi di bawah sumpah dan terdakwa di persidangan berulang kali menyebut keterlibatan Nunun.
Pernyataan PIH Kemdiknas yang menyatakan permintaan informasi ICW salah alamat justru tidak mencerminkan masalah implementasi UU KIP. PIH (Pejabat Informasi dan Humas) Kemdiknas menyatakan permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) ternyata dialamatkan kepada Menteri Pendidikan Nasional sehingga masuk dalam kategori tidak sesuai dengan prosedur atau salah alamat. Lebih lanjut, setiap permintaan informasi publik ke Kemdiknas harus melalui satu pintu, yakni PIH.
Permintaan Indonesia Corruption Watch atau ICW terhadap informasi publik terkait pengelolaan dana block grant tahun 2006- 2009 sebesar Rp 1,1 triliun untuk 1.100 sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional di seluruh Indonesia dinilai salah alamat. Surat permintaan ICW ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.
Diduga Terkait Korupsi APBD
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Langkat dengan tersangka Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Kemarin (2/9) KPK menyita sedan Jaguar milik putri sang gubernur, Beby Ardiana. Mobil berwarna biru metalik keluaran 2007 itu disita karena diduga dibeli dengan hasil korupsi Syamsul, yang juga merupakan mantan bupati Langkat.
"Diduga (mobil Jaguar, Red) didapat dari hasil tindak pidana korupsi ayahnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK kemarin.
Pakai Uang Tunai USD 40 Ribu
Istri Gayus Halomoan Tambunan, Milana Anggraeni, untuk kali pertama muncul ke publik. Pegawai Pemprov DKI Jakarta itu bersaksi dalam sidang kasus penyuapan dengan terdakwa Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus perpajakan Gayus.
Dalam kesaksiannya, Milana mengakui Gayus memberikan uang hampir Rp 360 juta kepada Asnun agar divonis bebas murni. ''Dia (Gayus) ngomong, uang (USD 40 ribu) itu katanya buat hakim Asnun. Malamnya (sebelum pembacaan vonis) dia cerita sama saya,'' tutur Milana dalam sidang kemarin (2/9).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus suap cek perjalanan terkait dengan pemenangan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004. Tim penyidik saat ini mengembangkan peran sejumlah nama, termasuk Miranda dan Nunun Nurbaeti, istri anggota DPR Adang Daradjatun.
Komjen Pol Susno Duadji tak berhenti membuat pengakuan mengejutkan. Kali ini mantan Kabareskrim itu menyebut Syahril Djohan, terdakwa kasus mafia pajak, memiliki hubungan khusus dengan mantan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara.
Pernyataan itu dilontarkan Susno saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Syahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (2/9). "Dia (Syahril, Red) adalah kepanjangan tangan Pak Makbul," katanya.
Marzuki: Sudah Bayar Konsultan
Ketua DPR Marzuki Alie mulai gusar terhadap rencana pembangunan gedung baru dewan yang belakangan menjadi berantakan. Apalagi muncul kesan bahwa para pimpinan DPR mulai tidak satu suara dalam mendukung rencana pembangunan gedung bernilai Rp 1,6 triliun itu.
Pembahasan Anggaran Polri
Rencana anggaran 2011 untuk Mabes Polri naik 4,06 persen. Bila tahun ini Rp 27,19 triliun, tahun depan meningkat menjadi Rp 28,3 triliun. Namun, pembahasan distribusi uang negara untuk kepolisian itu bakal berjalan panjang.
Komisi III DPR menilai rancangan keuangan yang diajukan Mabes Polri belum sepenuhnya transparan. Hal itu terekam dalam pembahasan rancangan anggaran Polri 2011 antara Kapolri dan komisi III kemarin (2/9).
